IDI: Layanan JKN Membaik, Presiden Prabowo Ingin Hapus Diskriminasi Pasien BPJS

tvOnenews.com, Jakarta – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) memberikan apresiasi positif terhadap peningkatan mutu penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kemajuan tersebut dinilai terlihat nyata dari semakin mudahnya akses layanan, kesetaraan perlakuan di rumah sakit, hingga skema pembiayaan yang dijalankan BPJS Kesehatan.

Humas PB IDI, Cashtry Meher, menegaskan bahwa keberhasilan sistem jaminan kesehatan nasional harus diukur dari manfaat riil yang dirasakan langsung oleh pasien saat membutuhkan pertolongan medis.

“JKN bukan sekadar sistem kepesertaan atau mekanisme pembiayaan. Esensinya adalah memastikan masyarakat memperoleh perlindungan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari manfaat nyata yang diterima pasien,” tegas Cashtry kepada awak media di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Cashtry menyoroti kemudahan akses pendaftaran langsung di fasilitas kesehatan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP sebagai langkah maju yang sangat membantu masyarakat, sehingga pasien tidak hanya bergantung pada aplikasi Mobile JKN.

Menurutnya, transformasi digital merupakan inovasi positif untuk mempercepat efisiensi pelayanan, namun penerapannya tetap wajib mempertimbangkan kondisi kelompok masyarakat rentan seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan penderita penyakit kronis.

“Teknologi seharusnya memperpendek jarak antara masyarakat dan pelayanan kesehatan, bukan menciptakan hambatan baru. Digitalisasi harus mempermudah pasien, tanpa menghilangkan akses langsung bagi mereka yang membutuhkan,” jelasnya.

Dukung Arahan Presiden Prabowo Hapus Diskriminasi Pasien

Dalam kesempatan yang sama, PB IDI menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden RI Prabowo Subianto agar seluruh rumah sakit tidak membedakan pelayanan antara pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum, sekaligus memangkas waktu tunggu antrean.

“Pasien datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, bukan untuk dinilai berdasarkan cara pembiayaannya. Kesetaraan pelayanan harus menjadi budaya di seluruh fasilitas kesehatan,” kata Cashtry.

Di sisi lain, PB IDI mengingatkan bahwa perluasan akses pasien harus diimbangi dengan penguatan kapasitas fasilitas kesehatan—mulai dari ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, tempat tidur rawat inap, alat kesehatan, obat-obatan, hingga efektivitas sistem rujukan.

Terkait perencanaan pembiayaan, Cashtry mencatat anggaran program prioritas transformasi kesehatan pada 2027 berada di angka Rp115,9 triliun (lebih rendah dibandingkan Rp128,6 triliun pada 2026), dengan pagu belanja pusat Kemenkes yang disetujui Komisi IX DPR sekitar Rp102,12 triliun serta usulan tambahan Rp28,36 triliun untuk layanan lanjutan dan revitalisasi rumah sakit.

Ia menekankan bahwa evaluasi anggaran harus melihat kebutuhan riil lapangan secara komprehensif sebagai investasi jangka panjang keberlangsungan pelayanan kesehatan bangsa.

“Sistem kesehatan yang baik bukan hanya sistem yang mampu menerima banyak peserta, tetapi sistem yang mampu memastikan setiap pasien memperoleh pelayanan yang dibutuhkan, pada waktu yang dibutuhkan. Di situlah sesungguhnya kualitas JKN diuji,” pungkasnya. (raa/amr)