Namanya Masuk Bursa Calon Wapres, Begini Reaksi Menko Yusril Ihza Mahendra

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra merespons dingin mencuatnya nama dirinya dalam bursa kandidat calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Yusril menegaskan enggan berspekulasi dan menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut pakar hukum tata negara tersebut, spekulasi nama-nama tokoh yang belakangan ramai diperbincangkan baru sebatas dinamika wacana di tengah masyarakat.

"Saya tidak bisa berkomentar apa-apa, pada akhirnya kita serahkan kepada Bapak Presiden," ujar Yusril kepada awak media di Jakarta.

Sumber :

• Antara

Ia meminta seluruh elemen masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada Presiden Prabowo untuk memilih sosok pendamping terbaik yang mampu membantu menjalankan roda pemerintahan di sisa masa jabatannya.

Baca Juga

Ketua DPD Tegaskan Siap Dukung Penuh Siapapun Calon Wapres Pilihan Presiden Prab

Yusril kembali menggarisbawahi bahwa secara konstitusional, Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu paling lama 14 hari untuk menyodorkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Dalam proses perumusannya, Presiden dijadwalkan akan menggelar komunikasi politik bersama jajaran partai politik koalisi pengusung.

"Beliau akan berbicara dengan partai koalisi. Kapan, kami belum tahu. Cuma tadi beliau katakan mungkin saya perlu berbicara dengan partai koalisi, kita maklum hal itu, tapi kapan akan diselenggarakan ya sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," jelas Yusril.

Mekanisme Politik Sesuai UU MD3

Lebih lanjut, Yusril menerangkan bahwa penentuan dua nama calon RI-2 merupakan kewenangan mutlak Presiden Prabowo Subianto yang berjalan beriringan dengan mekanisme politik sesuai ketentuan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Oleh karena itu, partai-partai politik yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu lalu memiliki ruang untuk dilibatkan dalam proses konsultasi maupun pembahasan kandidat pengganti sebelum dua nama resmi diserahkan ke Senayan.