- Istimewa
Sidang Etik Irjen Eko Hadi, Polri Libatkan Kompolnas untuk Pemantauan-Pengawasan
Jakarta, tvOnenews.com - Irjen Pol Eko Hadi (EH) menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, dalam sidang KKEP ini, pihaknya turut melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk melakukan pemantauan dan pengawasan.
“Kami sudah berkoordinasi dan berkomunikasi. Tetap secara eksternal Kompolnas kami libatkan untuk melakukan pemantauan, monitoring, dan pengawasan serta melihat bagaimana secara prosedur. Nanti pada hasil putusan kita akan bersama-sama,” jelas, Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Trunoyudo menjelaskan bahwa Polri tidak membedakan pangkat maupun jabatan terhadap anggotanya.
Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal.
“Polri senantiasa berkomitmen untuk menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel. Tentunya ini juga tanpa membedakan pangkat ataupun jabatan,” jelas Trunoyudo.
Sebelumnya diberitakan, Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan pelaksanaan Sidang KKEP terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026).
Trunoyudo mengatakan sidang tersebut dilakukan sebagai penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri.
“Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Trunoyudo mengungkapkan sidang KKEP tersebut akan dipimpin oleh Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi merangkap anggota didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.
Trunoyudo menerangkan dugaan pelanggaran yang dipersangkakan terhadap tersangka meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian
Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, EH dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. (ars/nsi)