- Istimewa
Polri Agendakan Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit Prabowo Pekan Depan
Jakarta, tvOnenews.com - Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) terus menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri yang terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Jhonny Eddizon Isir mengatakan terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) akan dijadwalkan sidang etik pada pekan depan. Namun, belum ditentukan waktu pasti digelarnya sidang etik tersebut.
“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (LSP), itu dijadwalkan minggu depan. Ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” kata Isir di Kemenkopolkam, Selasa (17/11/2026).
Isir menjelaskan, saat ini Selasa (17/11/2026), pihaknya tengah menggelar sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi (EH).
“Memang benar hari ini diagendakan untuk sidang kode etik salah satu terduga pelanggar dengan inisial EH,” ucap Isir.
Isir menjelaskan terhadap salah satu terduga pelanggar lainnya, yaitu mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU), kondisi kesehatannya masih dalam perawatan sehingga belum dilakukan sidang etik.
“Sementara salah satu terduga pelanggar, SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan. Jadi belum bisa kemudian kita paksakan, enggak bisa, karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden Prabowo.
Tiga orang tersangka inisial LSP, ASN, dan EH saat ini dilakukan penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.
Tersangka yang keempat, yaitu SU yang berperan sebagai dewan pembina dari monitoring center (MC) Bareskrim Polri di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabakmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019.
Saat ini tersangka belum ditahan lantaran sakit. Namun, tersangka SU dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access dengan ancaman pidana 6 tahun, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (ars/nsi)