- Istimewa
Dugaan Makar Listyo Sigit Cs dalam Kasus Penyadapan Ilegal Naik ke Penyidikan
Jakarta, tvOnenews.com - Polri mengungkap fakta baru dibalik penanganan perkara kasus penyadapan ilegal yang dilakukan oleh perwira tinggi Polri terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Jhonny Eddizon Isir mengatakan saat ini terkait dugaan perbuatan makar dalam perkara penyadapan ilegal tersebut telah naik ke tahap penyidikan.
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Isir di Kemenkopolkam, Selasa (17/11/2026).
Isir menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman bersama dengan tim khusus yang diketuai oleh Kabareskrim Polri.
“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim,” jelas Isir.
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan penyidik mengendus dugaan perbuatan makar dalam perkara itu.
"Kami telah menerbitkan laporan polisi bahwa ditemukan adanya dugaan peristiwa tindak pidana yang dilakukan dengan perantara alat atau menyuruh orang lain turut serta menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana makar," kata Susatyo di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026).
"Dengan maksud merampas kemerdekaan presiden atau menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dan/atau dengan maksud menggulingkan pemerintahan dan/atau untuk melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar dengan niat untuk melakukan serangan telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut," lanjutnya.
Bukan dasar sepihak Polri turut mengendus Listyo Sigit Cs terindikasi melakukan makar terhadap pemerintahan yang berjalan saat ini.
Pasalnya, kesimpulan itu didapat penyidik usai melibatkan sejumlah saksi ahli dalam penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal itu.
"Kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber. Kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya. Kemudian hal tersebut kami koordinasikan dengan para ahli pidana dan ahli hukum tata negara," ungkapnya. (ars/nsi)