news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Menaker Yassierli saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Sumber :
  • Arnidhya Nur Zhafira-Antara

Penetapan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026, UMK 25 November 2026

Penetapan UMP 2027 paling lambat pada 21 November 2026. Sementara itu, penetapan UMK 2027 paling lambat pada 25 November 2026.
Selasa, 17 November 2026 - 14:33 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 paling lambat pada 21 November 2026. Sementara itu, penetapan upah minimum kota/kabupaten pada 25 November 2026.

Hal ini diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

“Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota/kabupaten,” ujarnya.

Soal penetapan upah minimum tahun depan, dia menyebut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak mulai dari para gubernur, bupati, walikota, hingga kepala dinas.

“Surat edaran juga sudah kami sampaikan, berisikan data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan,” katanya.

Data tersebut, sambung dia, merupakan panduan-panduan yang digunakan untuk penentuan upah minimum sektoral dan panduan terkait dengan estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu,” ungkapnya.

Yassierli menyebut penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Penghitungannya mempertimbangkan tiga variabel utama antara lain kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, dan KHL.

KHL mencakup empat aspek, yaitu makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.

Adapun formula penetapan upah minimum menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5-1,0. (ant/nsi)

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral