Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan sebanyak 100 ribu orang mengikuti Program Magang Nasional sepanjang 2025 dan sekitar 30 persen di antaranya langsung diterima bekerja setelah menyelesaikan masa magang.
Pemerintah mempertegas keberpihakan kepada pekerja dengan meluncurkan paket kebijakan komprehensif yang menyasar perlindungan hingga kesejahteraan buruh di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika industri dalam negeri.
Buntut Gubernur DKI Jakarta, Pramono tidak merespons surat keberatan UMP, ramai-ramai buruh pilih tempuh jalur hukum. Hal ini diucapkan Presiden KSPI Said Iqbal
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie, tanggapi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di tengah gelombang demonstrasi buruh
Sekelompok massa buruh menyambangi Gedung DPR/MPR dan Kementerian Ketenagakeejaan (Kemenaker), pada Kamis (15/1/2026) untuk menutut penyesuaian UMP dan UMSK.
KSPI bakal gelar aksi unjuk rasa atau demo di depan Gedung DPR dan Kemenaker pada 15 Januari 2026. Minta anggota dewan panggil Pramono Anung dan Dedi Mulyadi.
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) dinilai tidak layak. Hal ini disuarakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Sebanyak 1.392 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh di sekitar Istana Negara dan depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, hari ini, Senin, 29 Desember 2025.
Ribuan buruh akan menggelar demonstrasi di Istana Negara, Jakarta Pusat hari ini, Senin, 29 Desember 2025. Demonstrasi tersebut terkait dengan penolakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan ketidakpuasan di kalangan tertentu terhadap besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 merupakan hal yang wajar.
Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat di media Korea Selatan. Namun kali ini bukan karena sosok Megawati Hangestri, melainkan Timnas Voli Indonesia yang menjadi atensi usai mengalahkan skuad Negeri Ginseng di final AVC Men's Cup 2026.
PDIP desak mantan Presiden ke-7 RI Jokowi untuk memenuhi janjinya hadir di PN Jakarta Timur terkait kasus ijazah sebelum melakukan safari ke NTT. Hal ini diucap
Raja Juli paparkan kronologi dugaan pemberian amplop Bupati Kuansing kepadanya. Raja Juli menegaskan tidak ada pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi, Riau
KPK mengatakan Raja Juli Antoni semestinya melaporkan dugaan gratifikasi berupa amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing tersebut kepada lembaga antirasuah.