news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Konferensi pers Kadiv Humas Polri Irjen Pol Jhonny Eddizon Isir, Selasa (10/11/2026)..
Sumber :
  • Istimewa

Soal Kemungkinan Adanya Sosok Lain di Balik Tersangka LSP, Polri: akan Didalami

Soal kemungkinan adanya sosok lain di balik tersangka LSP dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Polri memastikan untuk mendalaminya. Polri masih mengusut kasus dugaan penyadapan tersebut.
Rabu, 18 November 2026 - 10:21 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Soal kemungkinan adanya sosok lain di balik tersangka LSP dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Polri memastikan untuk mendalaminya.

“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Gedung Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polkam), Selasa (17/11/2026).

Saat ini, sambung dia, Polri masih mengusut kasus dugaan penyadapan tersebut. Johnny mengatakan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berkomitmen menangani kasus tersebut.

Salah satunya melalui dibentuknya tim khusus yang dikepalai Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin.

Dia yakin tim khusus yang dibentuk akan menelusuri setiap bukti ataupun indikasi yang mengarah kepada kemungkinan adanya tersangka lain di balik LSP.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen pada Kamis (12/11/2026) lalu, Kapolri Suyudi Ario Seto menyebut LSP diduga sosok yang memerintahkan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sasaran-sasaran lainnya.

“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS,” ungkapnya.

Bukan hanya diduga sebagai sosok yang memerintahkan penyadapan, LSP juga diduga menjadi end user hasil penyadapan.

Adapun LSP dijadwalkan akan menjalani sidang etik pada akhir November mendatang. Nantinya susunan majelis sidang etik akan mengacu pada Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026.

Dalam Pasal 42 ayat (3), disebutkan bahwa keanggotaan KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar. (ant/nsi)

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral