Sidang Etik Jenderal LSP Digelar Pekan Depan
- tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira
Jakarta, tvOnenews.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa susunan majelis sidang etik terhadap salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal berpangkat jenderal bintang empat, yakni Jenderal LSP, akan mengacu pada ketentuan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026.
Penjelasan tersebut disampaikan Brigjen Trunoyudo saat ditemui di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026), merespons pertanyaan awak media mengenai kepangkatan anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berwenang menyidangkan Jenderal LSP.
“Ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Tepatnya di Pasal 42 kalau tidak salah,” ujar Trunoyudo.
Merujuk pada Pasal 42 ayat (3) Perpol Nomor 4 Tahun 2026, keanggotaan KKEP ditetapkan berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat terduga pelanggar.
Trunoyudo memastikan mekanisme regulasi baru tersebut akan diterapkan dalam pelaksanaan sidang kode etik lanjutan terhadap Jenderal LSP pada pekan depan.
Namun demikian, pihak kepolisian belum merinci hari pasti pelaksanaan maupun daftar nama anggota majelis sidang KKEP yang akan bertugas.
“Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,” jelasnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang perwira tinggi Polri masing-masing berinisial LSP, AS, EHS, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Dalam proses penegakan etik secara paralel, Divisi Propam Polri lebih dulu menggelar sidang KKEP terhadap tersangka AS pada Selasa (10/11/2026) yang berujung pada penjatuhan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), di mana AS menyatakan banding.
Langkah serupa berlanjut pada Selasa (17/11/2026), saat Majelis Sidang KKEP menggelar persidangan etik terhadap tersangka EHS dan turut menjatuhkan vonis PTDH.
Sama halnya dengan AS, EHS juga mengajukan upaya banding atas putusan pemecatan tersebut.
Load more