news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro (kanan) menjawab pertanyaan awak media di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11)..
Sumber :
  • Antara

Usai Penggeledahan, Hari Ini Polri Bakal Gelar Perkara Khusus Dugaan Makar

Bareskrim Polri terus melakukan pendalaman dugaan makar buntut perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Usai melakukan serangkaian penggeledahan, Bareskrim Polri disebut bakal melakukan gelar perkara khusus perkara dugaan makar itu.
Kamis, 19 November 2026 - 08:03 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Bareskrim Polri terus melakukan pendalaman dugaan makar buntut perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Terbaru, Polri telah melakukan serangkaian penggeledahan sejumlah bangunan yang diduga dijadikan Posko Makar oleh Listyo Sigit Prabowo Cs.

"Jadi ada beberapa posko dan tentunya nanti untuk perkembangannya," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Usai melakukan serangkaian penggeledahan, Bareskrim Polri disebut bakal melakukan gelar perkara khusus perkara dugaan makar itu.

Susatyo menjelaskan gelar perkara khusus dugaan pakar bakal dilakukan dengan melibatkan para ahli.

Adapun gelar perkara khusus tersebut direncanakan berlangsung pada hari ini, Kamis (19/11/2026).

"Ya kami akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli," jelasnya.

Dalami Dugaan Makar

Polri turut mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan makar yang terjadi.

Sebelumnya diberitakan, Susatyo mengatakan penyidik mengendus perbuatan makar dalam perkara itu.

"Kami telah menerbitkan laporan polisi bahwa ditemukan adanya dugaan peristiwa tindak pidana yang dilakukan dengan perantara alat atau menyuruh orang lain turut serta menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana makar," kata Susatyo di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026).

"Dengan maksud merampas kemerdekaan presiden atau menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dan/atau dengan maksud menggulingkan pemerintahan dan/atau untuk melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar dengan niat untuk melakukan serangan telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut," lanjutnya.

Bukan dasar sepihak Polri turut mengendus Listyo Cs terindikasi melakukan makar terhadap pemerintahan yang berjalan saat ini.

Pasalnya, kesimpulan itu didapat penyidik usai melibatkan sejumlah saksi ahli dalam penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal itu.

"Kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber, kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya. Hal tersebut kami koordinasikan dengan para ahli pidana dan ahli hukum tata negara," ungkapnya.

Susatyo pun mengakui jika keempat tersangka kini telah dikenakan pasal dugaan tindak pidana makar.

"Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana," katanya.
Diketahui, keempat tersangka dugaan penyadapan ilegal itu, yakni Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1).

Sementara itu,, Slamet Uliandi dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access dengan ancaman pidana 6 tahun, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (raa/nsi)

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral