news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

draft ruu yang disahkan dpr.
Sumber :
  • ilustrasi hasil chatGPT/ ilustrasi draft ruu yang disahkan dpr

10 Pokok Pembahasan RUU Perampasan Aset, Salah Satunya Pemanfaatan Teknologi

Hari ini DPR RI telah mengesahkan RUU Perampasan Aset. Berikut pokok-pokok pembahasannya, yang perlu dipahami publik.
Kamis, 19 November 2026 - 12:12 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvonenews.com- Pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi perhatian publik, terlebih hari ini (19/11/2026) telah disahkan DPR. Dalam RUU tersebut, terdapat 10 poin atau pokok pembahasan yang perlu diketahui.

Pengesahan RUU Perampasan Aset dilangsungkan dalam rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Anggota dewan telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Ketua DPR RI, Puan Maharani yang memimpin rapat dan disusul ketukan palu.

Siapa sangka, dalam prosesnya, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, hingga organisasi. Rapat-rapat tersebut digelar sejak September 2025.

RUU itu berubah nomenklatur dari yang semula berjudul "RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana" menjadi "RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya".

Sehubungan dengan RUU Perampasan aset, ada sepuluh pembahasan pokok di dalamnya yang salah satunya, terkait penggunaan teknologi.

Berikut 10 Pokok Pembahasan RUU Perampasan Aset

Pembahasan pokok pertama, yaitu judul hingga prinsip dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM.

Kemudian pokok pembahasan kedua, soal ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Termasuk, tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.

Pokok pembahasan ketiga, ada penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Hal ini termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman sebut pokok pembahasan keempat soal pengaturan prosedur, pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Berita Terkait

1
2 Selanjutnya

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral