news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

draft ruu yang disahkan dpr.
Sumber :
  • ilustrasi hasil chatGPT/ ilustrasi draft ruu yang disahkan dpr

10 Pokok Pembahasan RUU Perampasan Aset, Salah Satunya Pemanfaatan Teknologi

Hari ini DPR RI telah mengesahkan RUU Perampasan Aset. Berikut pokok-pokok pembahasannya, yang perlu dipahami publik.
Kamis, 19 November 2026 - 12:12 WIB
Reporter:
Editor :

Sementara kelima, pokok pembahasan terkait jaminan pihak ketiga yang beriktikad baik. "Lima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang," katanya.

Lalu pokok pembahasan keenam, yaitu jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Pokok pembasan yang ketujuh, meliputi tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

"Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen," jelas Habiburokhman, dikutip dari Antara, Kamis (19/11/2026).

Kemudian pembahasan yang kesembilan perihal pencegahan, penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Lalu pokok pembahasan yang terakhir atau kesepuluh, ada pemanfaatan teknologi, dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi dalam data Tahapan_Pembentukan_Peraturan_Perundang dari Kementerian Komunikasi dan Digital, dikutip Jumat (19/11/2026) menjelaskan Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Penyampaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.(klw)

 

Berita Terkait

1
2
Tampilkan Semua

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral