- tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira
Bareskrim Polri Gelar Perkara Khusus Dugaan Makar Jenderal Listyo Sigit Cs
Jakarta, tvOnenews.com – Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara khusus terkait dugaan tindak pidana makar yang menjerat Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi lainnya.
Gelar perkara khusus tersebut berlangsung di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026), dengan turut melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa pelibatan Kompolnas dilakukan guna menjamin objektivitas dan profesionalisme penyidikan mengingat bobot perkara yang ditangani.
"Karena ini adalah kejahatan serius, sehingga hasil dari apa yang kami lakukan tentunya kami laksanakan gelar perkara secara internal untuk memastikan juga kami juga mengundang juga dari Kompolnas untuk memastikan bahwa tidak ada unsur subjektivitas dalam penanganan perkara ini," kata Brigjen Susatyo di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
- tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira
Susatyo mengungkapkan bahwa setelah gelar perkara internal hari ini, penyidik menjadwalkan ekspose bersama pihak kejaksaan pada keesokan harinya guna mendalami rangkaian alat bukti terkait dugaan makar tersebut.
"Hari ini secara internal kami akan melaksanakan gelar ya, bahwa penyidikan ini prosedural ya, bahwa penyidikan ini profesional berdasarkan fakta semuanya, sehingga kami juga merencanakan besok ya, setelah kami melaksanakan gelar internal, esok kami juga akan melaksanakan ekspose dengan tim JPU," ungkapnya.
Sebelumnya, Brigjen Susatyo menyampaikan di Kompleks Parlemen pada Kamis (12/11/2026) bahwa penyidik menerbitkan laporan polisi setelah menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan menggunakan perantara alat atau menyuruh maupun menggerakkan orang lain untuk melakukan makar—baik dengan maksud merampas kemerdekaan presiden, membuat presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, menggulingkan pemerintahan, maupun permufakatan jahat yang diwujudkan dengan persiapan perbuatan.
Menurut Susatyo, kesimpulan tersebut diperoleh setelah penyidik memeriksa total 38 saksi—terdiri atas 28 saksi di Direktorat Tindak Pidana Siber serta 10 saksi tambahan—dan berkoordinasi dengan para ahli hukum pidana serta ahli hukum tata negara.
Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, keempat tersangka dikenakan pasal dugaan tindak pidana makar.
"Pasal 191 KUHP dan atau pasal 193 KUHP dan atau pasal 196 KUHP juncto pasal 160 KUHP juncto pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana," papar Susatyo.
- Gemini Generated AI
Rincian Pasal Penyadapan Ilegal dan UU ITE bagi Keempat Tersangka
Keempat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan makar tersebut meliputi Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Untuk perkara penyadapan ilegal, tiga tersangka yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sementara itu, tersangka Slamet Uliandi dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) terkait illegal access dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara, Pasal 258 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengenai penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (raa/amr)