- IST
Sidang di MK, Masyarakat Dayak Jelaskan Pembakaran Lahan Cara Adat
- Antara
Melalui permohonan ini, Putes berharap MK menegaskan bahwa pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku eksklusif bagi anggota masyarakat hukum adat secara turun-temurun untuk kebutuhan subsisten, sehingga warisan leluhur terlindungi sekaligus menutup rapat celah impunitas bagi pelaku pembakaran lahan komersial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra selaku Ketua Panel Hakim, didampingi Hakim Konstitusi Adies Kadir dan Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi.
Dalam sesi nasihat panel hakim, Saldi Isra meminta para Pemohon mempertajam argumentasi hukum mengenai urgensi mempertahankan ruang pengecualian pembukaan lahan dengan cara pembakaran serta bentuk kerugian konstitusional yang dialami masyarakat adat apabila ketentuan tersebut dilarang.
“Itu yang harus dijelaskan, karena Anda belum menjelaskan terganggunya masyarakat adat kalau itu dilarang, karena di dalam permohonan ini Anda mengatakan terganggunya karena pembakaran kabut asap,” kata Saldi.
Sebelum menutup persidangan, Saldi menyampaikan bahwa para Pemohon diberikan kesempatan satu kali untuk memperbaiki permohonan dalam tenggat waktu 14 hari, yakni paling lambat pada Rabu, 2 Desember 2026. (raa/amr)