Pakar Hukum Jelaskan Mekanisme Pengganti Gibran yang Mundur dari Wapres

tvOnenews.com, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026) siang.

Kepastian pengunduran diri tersebut ditandai dengan penyerahan surat resmi secara langsung oleh Gibran kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Langkah mundur ini diambil di tengah dinamika hukum yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik validitas dokumen pendidikan yang sebelumnya memicu usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen.

Sumber :

• Tangkapan layar tvOne

Menanggapi dinamika tersebut, Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Prof. Andi Muhammad Asrun menilai bahwa proses pemakzulan maupun usulan HMP terhadap Gibran otomatis kehilangan relevansi hukum dan objeknya.

"Tidak ada objek pemakzulan dalam perkara status ijazah SMA sebagai syarat minimal untuk menjadi Wakil Presiden, karena Gibran telah mengundurkan diri mengikuti Putusan MA menyusul adanya Putusan MK," tegas Prof. Andi Asrun, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga

Gibran Cium Tangan Presiden Prabowo di Istana Usai Mundur dari Wapres

Dengan mundurnya Gibran, Prof. Andi menyatakan bahwa fokus ketatanegaraan kini sepenuhnya bergeser pada mekanisme pengisian kekosongan jabatan sesuai koridor konstitusi UUD 1945.

Sumber :

• Tangkapan layar tvOne

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua orang calon Wakil Presiden kepada MPR RI untuk kemudian dipilih dalam sidang paripurna.

Adapun calon pengganti tersebut diusulkan dari unsur partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon terpilih pada Pilpres 2024 sebelumnya.

"MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wapres pengganti dalam waktu paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan wapres tersebut," jelas Prof. Andi.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan bersama-sama mengawal proses demokratis transisi kepemimpinan ini agar berjalan lancar demi stabilitas bangsa.

“Kami mohon doa dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratis hari ini bisa berjalan dengan baik,” pungkas Muzani.