news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

UMP Jatim 2027 sebesar Rp2,73 Juta.
Sumber :
  • Tim tvone - tim tvone

Gubernur Khofifah Tetapkan UMP Jatim 2027 sebesar Rp2,73 Juta, Naik 11,57 Persen

Gubernur Khofifah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan.
Minggu, 22 November 2026 - 15:18 WIB
Reporter:
Editor :

Surabaya, tvOnenews.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan. Angka yang ditetapkan meningkat Rp283.119,32 atau 11,57 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.446.880,68. 

UMP Jawa Timur 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Penetapannya tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang ditetapkan di Surabaya pada 21 November 2026.

“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Gubernur Khofifah, Minggu (22/11).

Khofifah menjelaskan, kebijakan pengupahan tahun 2027 disusun dengan memperhatikan kebutuhan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan perekonomian, serta keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur. 

Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan dan daya beli pekerja dengan kemampuan dunia usaha agar aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja tetap berjalan.

"Penetapan upah minimum tahun 2027 memperhatikan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur. Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” kata Gubernur Khofifah.

Dalam proses penghitungan, sejumlah indikator ekonomi menjadi pertimbangan, di antaranya inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,82 persen. Kenaikan UMP sebesar 11,57 persen tersebut berada di atas angka inflasi yang menjadi salah satu dasar penghitungan.

Selain itu, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi perhatian dalam kebijakan pengupahan. Berdasarkan estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan. Dengan penetapan UMP 2027 sebesar Rp2,73 juta, rasio UMP terhadap KHL 2026 meningkat menjadi 72,94 persen, dari sebelumnya 65,38 persen pada 2026.

“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” terang Khofifah.

Khofifah menambahkan, penetapan upah minimum juga perlu melihat karakteristik dan kondisi perekonomian masing-masing daerah. Maka, perbandingan upah antarprovinsi tidak cukup hanya dilihat dari nominalnya, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan indikator ekonomi daerah.

Berita Terkait

1
2 Selanjutnya

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral