Jokowi Duduk Menghadap Megawati, Puan Membelakangi Nge-Vlog, Ade Armando: Enggak Pantas Lah

Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani mengunggah sebuah video yang memperlihatkan momen ketika Presiden Jokowi duduk menghadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Ruang Ketum di Sekolah PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Peristiwa ketika Presiden Jokowi duduk menghadap Megawati itu terjadi sebelum pembukaan Rakernas II PDI Perjuangan, Selasa (21/6/2022) pagi kemarin.

"Walau lagi serius menjelang pembukaan Rakernas PDI Perjuangan, tetap harus rileks. Bersama Ibu Mega, Mas Nanan, Mas Pram @pramonoanungw, Bang Olly @olly.dondokambey dan Pak Budi Gunawan, Pak Jokowi @jokowi pun terlihat santai ikut menyapa kalian semua," tulis Puan di akun Instagram @puanmaharaniri.

Video itu memperlihatkan Puan bersama Kepala Analisa dan Pengendali Situasi DPP PDIP Muhammad Prananda atau Nanan.

"Pagi ini lagi persiapan mau pembukaan Rakernas sama Mas Nanan, terus ada Ibu lagi serius sama Presiden. Yang lainnya ada Bendahara Mas Pram, sama Ka Bin," tutur Puan.

Namun, pegiat sosial yang juga akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Ade Armando, menilai gesture tersebut tidak pantas.

"PDIP harus mengingatkan Bu Mega dan Puan. Tidak pantaslah Presiden diberi kursi semacam itu di depan Bu Mega. Posisinya juga seperti sedang menghadap," ujar Ade melalui akun Instagram @adearmando1961.

Ade menyebut sikap Mega dan Puan itu tidak menghormati Joko Widodo sebagai kepala negara.

"Jokowi itu Presiden. Mbok ya dihormati sebagai Presiden," tambahnya.

Dia juga merasa heran, mengapa Puan membelakangi seorang Presiden yang sedang berbicara serius dengan Megawati.

"Kenapa pula Puan harus selfi-selfi sambil membelakangi Presiden saat Jokowi bicara serius dengan sang ibu," katanya keheranan.

Sebagian netizen mendukung pernyataan Ade.

"Iya betul.. ga pantas dilhat dan ga sopan .. itu Presiden Indonesia loh," komen @yolanda_lani.

"PDIP harus ingat, ketika anggota partai menjadi presiden, posisinya adalah di atas ketua umum. Ini yang perlu diluruskan, tidak ada kata petugas partai, presiden milik bangsa bukan milik partai. Kalau tidak direvisi konsep ini, PDIP akan ditinggalkan pemilihnya," kata @komunitas_indonesia_tangguh. (act)