Kenaikan Tarif Ojek Online Ditunda, Ini Pertimbangan Kementerian Perhubungan

Jakarta – Ini alasan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunda kenaikan tarif ojek online. Penundaan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan keputusan penundaan kenaikan tarif ojek online mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berkembang di kalangan masyarakat. “Penundaan itu dibutuhkan untuk mendapatkan lebih banyak masukan dari para pemangku kepentingan sekaligus melakukan kajian ulang agar didapat hasil yang terbaik," kata Adita, Minggu (28/8/2022), dilansir Antara. Dia memaparkan Kementerian Perhubungan masih terus berkoordinasi dan menjaring masukan dari para pemangku kepentingan termasuk pakar transportasi mengenai tarif ojek online ini. Pihaknya juga bakal segera menyampaikan ke masyarakat apabila sudah diambil keputusan yang tepat terkait rencana kenaikan tarif ojek online. Kemenhub melakukan penundaan pemberlakuan KM Nomor KP 564 Tahun 2022 yang tertulis bahwa pemberlakuan efektif dilakukan maksimal 10 hari kalender sejak diterbitkan pada 4 Agustus 2022. Aturan ini berlaku paling lambat pada Sabtu (13/8/2022). Kendati demikian, Kemenhub menetapkan bahwa penyesuaian aplikator terhadap tarif dapat dilakukan paling lambat 25 hari kalender sejak KM tersebut ditetapkan 28 Agustus 2022. Pakar Ekonomi Universitas Airlangga Rumayya Batubara berpendapat kenaikan tarif ojek online tidak selalu berhubungan dengan kesejahteraan driver. Dia memaparkan contohnya. Ketika konsumen memilih moda transportasi lain saat tarif ojek online tinggi, maka potensi pendapatan driver akan menurun. Hal ini disebabkan karakter pengguna ojek online yang sangat sensitif terhadap harga. Ketika ada perubahan harga, mereka akan mencari alternatif transportasi lain atau mengurangi mobilitasnya. "Misalnya jika sebelumnya bisa mendapatkan 10 penumpang dengan adanya kenaikan ini penumpangnya turun jadi 7 atau 5. Perlu diingat, jumlah driver tetap sama, tapi penumpang berkurang," ujar Rumayya. Dari sisi konsumen, Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menemukan lebih dari 50 persen konsumen ojek online adalah masyarakat menengah bawah. Oleh karena itu, mereka lebih memilih menggunakan ojek online karena harganya yang terjangkau. Jika kenaikan tarif ojek online terlalu tinggi, maka bisa menjadikan ojek online tidak terjangkau lagi oleh sebagian besar konsumennya. Akibatnya, konsumen akan memilih transportasi lain. Salah satunya adalah kendaran pribadi. Apabila konsumen memilih kendaraan pribadi, maka akan muncul masalah yang lainnya, yakni kemacetan lalu lintas. (ant/nsi)

Kenaikan Tarif Ojek Online Ditunda, Ini Pertimbangan Kementerian Perhubungan

Berita Terkait

Isu Tarif Ojol Naik usai Potongan Komisi Aplikator jadi 8 Persen per 1 Juli, Menhub: Kalau Naik, Bisa Jadi Bumerang

Lensa Berbicara: Potret Dukungan untuk Nadiem Makarim di Sidang Putusan, Driver Ojol Setia Menunggu

Driver Ojol Dibekuk Polisi Usai Edarkan Pil Koplo di Kota Yogyakarta, Raup Omzet Rp60 Juta

Kemenhub: Regulasi Potongan Komisi 8 Persen Hanaya Dikhususkan untuk Ojol

Topik Terkait

Kemenhub

Kenaikan Tarif

Ojek Online

Kenaikan Tarif Ojek Online

Tarif

Ojek

Online

Driver

Konsumen

Saksikan Juga

Presiden Prabowo: Polri Wajib Merasakan Penderitaan Rakyat

Seorang Pengendara Sepeda Motor Tewas Dibacok Komplotan Begal Saat Pulang Kerja

Kasus Penyekapan YTR, Polisi Temukan Dua TKP Baru

KPK Pastikan Bupati dan Sekda Kuansing Serahkan Diri

Komdigi dan Meta Benahi Spam Judol Bertebaran di Medsos

Jasad Pria di Irigasi Gegerkan Warga Mojokerto

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Prabowo Subianto

Jakarta