Sekolah Baru untuk Republik

SEMUA niat baik yang datang dari kepala negara pastinya wajib diterima dengan hati bungah. Seperti yang sering diucapkan Prabowo Subianto, tak ada pemimpin yang ingin menjerababkan nasib bangsa dan rakyatnya. Semua presiden ingin mengantarkan nasib bangsa sesuai amanah konstitusi yang diterimanya, “mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdakaan Negara Indonesia, yang merdeka. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Begitu juga saat Presiden Prabowo secara tiba-tiba mengumumkan pemerintah bakal membangun universitas baru, bernama Universitas Republik Indonesia (URI).

 Tak hanya itu, rupanya Presiden juga sudah menyiapkan orang-orang yang akan mengurus pendirian kampusnya, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto didapuk menjadi Gubernur URI.  Prabowo juga melantik Yos Sunitiyoso menjadi Wakil Gubernur URI. Yos selama ini dikenal sebagai akademisi di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pendirian URI barangkali dilandasi “sulitnya” Presiden Prabowo mencari sosok pemimpin di sekelilingnya, orang orang yang akan membumikan visi dan misi dari seorang “komandan” tertinggi negara. Untuk menterjemahkan ide-ide presiden, saya kira memang presiden harus didukung jajaran teknokrasi yang mumpuni. Kementerian, lembaga dan BUMN butuh pemimpin yang “siap pakai” yang dalam hal ini memang harus diakui pasokannya seret dari lembaga pendidikan yang ada. Kita mahfum, seorang calon pemimpin yang masuk ke pemerintahan atau BUMN, mustilah sosok yang bukan hanya pakar sebuah keilmuan, ekonomi atau teknologi, politik maupun pertahanan, tetapi juga memiliki aturan dan birokrasi, juga tata kelola pemerintahan pusat dan daerah yang rumit.

 Singkatnya, kita butuh orang-orang lintas sektoral, yang dalam keadaan genting punya daya kekuatan lebih untuk mengambil putusan yang tepat.

Semua  itu tak gampang, barangkali ini yang ingin dituju dengan pendirian URI yang kabarnya langsung akan dibuka di 10 tempat di Indonesia.

 Sebenarnya jika desainnya tepat, ada peluang URI bisa menutup celah fragmentasi pendidikan dan pengembangan kepemimpinan aparatur negara. Kita tahu sekarang ada Lembaga Administrasi Negara (LAN), Lemhannas, IPDN, berbagai sekolah kedinasan, serta program pendidikan dan pelatihan di kementerian dan lembaga. Selama ini lembaga-lembaga tersebut tak selalu berada dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Jika desainnya tepat, URI bisa menjadi ruang pertemuan elite nasional yang dibangun melalui meritokrasi, bukan semata-mata melalui jaringan politik seperti yang terjadi selama ini.

Ambil contoh Institut National du Service Public (INSP) di Prancis misalnya, ia bukan universitas umum.

INSP didesain sebagai sekolah pascasarjana khusus calon pejabat publik. Setiap mahasiswa harus melalui seleksi ketat dan mereka akan sangat fokus pada keahlian di administrasi negara. Artinya, yang dibangun Prancis bukanlah universitas besar dari nol, melainkan universitas yang berfungsi sebagai lembaga kaderisasi birokrasi elit. 

Contoh lain, negara tetangga Singapura dengan National University of Singapore dan Nanyang Technological University. Kedua universitas itu mampu menjadi penghasil pemimpin karena kualitas akademik dan risetnya sangat tinggi.

Dalam kaitan ini, Pemerintah Singapura tidaklah membangun kampus khusus “pemimpin nasional”, namun membangun sistem meritokrasi yang kuat.

Kembali ke URI, kini rencana presiden sudah memancing pro dan kontra. Salah satunya adalah soal dasar hukum URI sebagai perguruan tinggi. Guru besar dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan  pembentukan dan pengangkatan pimpinan URI yang ditandai hanya oleh Keputusan Presiden sangat tak memadai. 

Selain itu struktur pimpinan URI yang menggunakan istilah "gubernur" dan "wakil gubernur", bukan rektor hal yang tidak lazim. Nomenklatur “gubernur” tidak dikenal dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang selama ini menggunakan jabatan rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi. Apabila pemerintah hendak membentuk institusi pendidikan dengan model yang berbeda, maka mekanisme pembentukannya pun harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apalagi mitra kerja pemerintah Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah diajak bicara soal pembentukan URI.  "Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI), baik dalam rapat maupun agenda resmi," ujar Lalu Hadrian kepada wartawan, Kamis (23/7/2026). 

Saya kira, sebuah lembaga sebesar URI yang diniatkan sebagai sekolah pencetak calon pemimpin bangsa, jika tak terbuka pembahasannya sejak awal berisiko menjadi institusi dengan akuntabilitas yang kabur.

Kini, setelah kepala negara menyatakan keinginannya membangun URI, tinggal pembantu-pembantunya memperjelas dengan data-data yang mendukung. Jelaskan dengan policy brief latar belakang kebijakan, tujuan yang terukur, analisis biaya dan manfaat, juga yang tak kalah pentingnya adalah strategi implementasi.

Terutama adalah  sumber dananya, karena kita tahu fiskal kita sedang mengalami tekanan cukup besar. Berbagai program prioritas pemerintah, seperti MBG dan Kopdes Merah Putih cukup banyak menyerap anggaran. Membangun sebuah universitas kelas dunia bukanlah proyek murah, dibutuhkan bukan hanya pembangunan fisik kampus, tetapi juga fasilitas pendukung lain, seperti laboratorium berstandar internasional, jaringan perpustakaan, pusat riset, perangkat supercomputer, hingga perekrutan profesor kelas dunia yang tentu tak mau digaji murah.

Tentu kritik-kritik dari sejumlah anak bangsa bukan dalam rangka untuk menolak niat mulia Presiden Prabowo yang memang punya obsesi besar pada pembangunan pendidikan bangsa.

Kolom ini hanya pengingat, sebuah universitas unggulan tidak lahir terutama karena gedung baru atau nama baru. Ia tumbuh dari ekosistem yang sehat: tata kelola yang baik, kebebasan akademik, pendanaan riset yang konsisten, dosen dan peneliti berkualitas, serta jejaring internasional yang berkembang dalam jangka panjang. Jika akar persoalan pendidikan tinggi Indonesia yang kini jumlahnya salah satu yang paling banyak di dunia itu tak dibenahi, maka membangun URI hanya menjawab simbol, bukan substansi persoalan alias jauh panggang dari api. (Ecep Suwardaniyasa)