Rebeca Grynspan untuk PBB 1: Memetakan Tantangan, Menakar Peluang

Jakarta, tvOnenews.com - Tepat pada 31 Desember 2026, masa jabatan António Guterres sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan resmi berakhir. Setelah memimpin organisasi global tersebut sejak awal 2017, Guterres bersiap menyerahkan tongkat estafet kepada pemimpin berikutnya

Menjelang akhir masa jabatannya, Guterres meninggalkan dua pesan penting yang patut menjadi perhatian calon penggantinya. Pertama, di tengah tekanan politik global yang semakin meruncing, ia secara tegas menyatakan bahwa sudah waktunya posisi tertinggi PBB dipimpin oleh seorang perempuan.

Mengutip Blue News, Guterres menegaskan, "clearly time for a woman at the top." Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan organisasi internasional.

Kedua, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (SCO) 2026 di Bishkek, Kirgizstan, awal September lalu, Guterres mengingatkan bahwa dunia sedang bergerak cepat menuju tatanan multipolar.

Di tengah turbulensi ekonomi dan politik global, PBB membutuhkan reformasi kelembagaan agar suara negara-negara dari berbagai kawasan benar-benar mendapatkan tempat. Organisasi tersebut tidak boleh sekadar menjadi pelengkap dalam menentukan arah kebijakan dunia.

Dua pesan tersebut dapat dibaca sebagai gambaran tantangan kepemimpinan PBB pada masa mendatang. Seperti diulas Alex Bellamy dalam World Politics and the Future of the UN, dunia membutuhkan solusi nyata untuk menghindari kebuntuan diplomatik yang berpotensi memicu konflik regional.

Di antara sejumlah nama yang mulai meramaikan bursa suksesi Sekretaris Jenderal PBB, Rebeca Grynspan muncul sebagai salah satu figur yang paling menarik perhatian.

Rebeca Grynspan Paritas

Rebeca Grynspan Paritas, atau yang akrab disapa Rebeca, merupakan diplomat dan ekonom senior asal Kosta Rika. Pada Desember mendatang, ia akan genap berusia 71 tahun.

Mengutip Biography of Rebeca Grynspan, Secretary-General of UN Trade and Development (2021), Rebeca berasal dari keluarga imigran Yahudi Eropa Tengah yang berhasil selamat dari Holocaust. Latar belakang tersebut menjadi bagian dari perjalanan hidupnya hingga tumbuh sebagai salah satu arsitek kebijakan ekonomi makro di Amerika Latin.

Rebeca menempuh pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan hingga meraih gelar magister ekonomi dari University of Sussex, Inggris. Ia juga pernah menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universidad Europea de Madrid.

Selain aktif sebagai akademisi dan praktisi, Rebeca telah menghasilkan berbagai karya berupa buku, jurnal, dan laporan yang membahas persoalan ekonomi serta keuangan.

Pengalamannya di pemerintahan Kosta Rika juga terbilang panjang. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 1986-1988, kemudian menjadi Menteri Koordinator Sektor Sosial sekaligus Menteri Perumahan pada 1994-1998.

Pada periode yang sama, Rebeca juga dipercaya menjabat sebagai Wakil Presiden Kedua Kosta Rika di bawah pemerintahan Presiden José María Figueres. Ia mengemban posisi tersebut ketika berusia 38 tahun.

Karier diplomatiknya berlanjut di lingkungan PBB. Rebeca pernah menjabat sebagai Direktur Regional UNDP untuk Amerika Latin dan Karibia pada 2006-2010, sebelum dipercaya menjadi Associate Administrator UNDP di New York pada 2010-2014.

Pada 2014-2021, ia memimpin Sekretariat Jenderal Ibero-American General Secretariat (SEGIB), organisasi kerja sama yang menaungi 22 negara Ibero-Amerika. Pengalaman tersebut semakin memperkuat rekam jejaknya dalam diplomasi multilateral.

Mengutip situs resmi UNCTAD, keahlian Rebeca dalam arsitektur keuangan internasional, ekonomi makro, pengentasan kemiskinan, diplomasi perdagangan multilateral, dan pengelolaan krisis rantai pasok menjadi modal penting dalam perjalanan kariernya.

Sejak 2021, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal UNCTAD atau UN Trade and Development. Rebeca mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin badan PBB di bidang perdagangan dan pembangunan tersebut.

Memetakan Tantangan di Tubir Jurang Konflik

Tantangan terbesar yang menghadang Rebeca, baik dalam perebutan kursi maupun jika kelak terpilih, bukan semata-mata birokrasi internal PBB yang berbelit. Persoalan utamanya adalah kondisi dunia yang semakin dekat dengan konfrontasi militer.

Eskalasi konflik di berbagai kawasan telah menguji ketahanan tatanan hukum internasional. Laporan SIPRI Yearbook 2025 mencatat belanja militer global mencapai rekor tertinggi, seiring meningkatnya ketegangan dan menurunnya kepercayaan antarnegara.

Modernisasi senjata nuklir, perlombaan kecerdasan buatan untuk kepentingan militer, serta ketegangan di Eropa Timur, Timur Tengah, hingga Selat Taiwan menjadi ancaman serius bagi stabilitas global.

Dampak konflik tersebut tidak berhenti di medan pertempuran. Gangguan rantai pasok energi, peningkatan tekanan utang, hingga melemahnya ketahanan pangan menjadi konsekuensi yang harus ditanggung masyarakat dunia.

Dalam situasi seperti ini, PBB kerap menghadapi keterbatasan untuk mengambil tindakan efektif. Kebuntuan di Dewan Keamanan juga menjadi salah satu persoalan yang terus menguji kredibilitas organisasi tersebut.

Bagi Rebeca, ujian awalnya adalah meyakinkan Dewan Keamanan bahwa latar belakang ekonomi bukan kelemahan dalam memimpin PBB. Sebaliknya, pendekatan ekonomi dapat menjadi instrumen diplomasi baru untuk meredam konflik yang sulit diselesaikan melalui pendekatan militer.

Ketika diplomasi tradisional gagal menghentikan eskalasi konflik, pendekatan berbasis ekonomi, pengelolaan rantai pasok, dan keadilan distribusi dapat menjadi alternatif. Persoalan ekonomi yang selama ini kerap diabaikan justru bisa menjadi pintu masuk untuk membangun perdamaian.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah menghidupkan kembali diplomasi pangan. Rebeca dapat menjadikan keberhasilan Black Sea Grain Initiative pada 2022 sebagai salah satu referensi untuk meredam gejolak pasar pangan dunia di tengah perang Rusia-Ukraina.

Selain itu, ia perlu merangkul kekuatan menengah seperti Indonesia, Brasil, dan Afrika Selatan. Ketiga negara tersebut berpotensi menjadi bagian dari kekuatan diplomatik yang konsisten mendorong gencatan senjata dan penyelesaian konflik melalui jalur damai.

Jika mampu mengadopsi diplomasi senyap seperti yang pernah diperlihatkan Dag Hammarskjöld melalui keterlibatan langsung dalam penyelesaian krisis, Rebeca berpeluang mencatatkan sejarah lebih besar. Ia tidak hanya berpotensi menjadi perempuan pertama di pucuk pimpinan PBB, tetapi juga dapat berperan memulihkan wibawa multilateralisme.

Menakar Peluang

Rekam jejak Rebeca sebagai ekonom politik memberinya keunggulan tersendiri dalam persaingan kepemimpinan PBB. Ia menawarkan pendekatan reformasi yang lebih membumi dengan menyasar akar ketidakadilan dalam sistem ekonomi global.

Selama ini, berbagai laporan UNCTAD menyoroti bagaimana negara berkembang terjebak dalam tekanan utang luar negeri akibat tingginya biaya pinjaman. Akibatnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk membiayai layanan dasar justru tersedot untuk membayar kewajiban utang.

Rebeca memandang sistem keuangan internasional yang berakar pada tatanan Bretton Woods perlu diperbarui. Negara berkembang tidak seharusnya terus menanggung beban krisis yang bukan mereka ciptakan.

Di luar persoalan keuangan, Rebeca juga melihat perdagangan internasional sebagai instrumen penting untuk menjaga perdamaian. Gangguan rantai pasok akibat konflik militer dapat memperburuk kerawanan pangan dan meningkatkan penderitaan masyarakat di berbagai belahan dunia.

Baginya, perdamaian tidak mungkin dibangun di atas perut yang lapar. Perdagangan yang adil dan memberikan ruang lebih besar bagi produsen lokal merupakan salah satu strategi penting untuk mencegah munculnya konflik.

Komitmen terhadap kesetaraan gender juga menjadi nilai tambah dalam rekam jejak Rebeca. Dominasi kekuatan tertentu dalam struktur politik internasional selama ini kerap membatasi ruang keterwakilan negara dan kelompok lainnya.

Bagi Rebeca, paritas gender dan keterwakilan kawasan bukan sekadar pemanis politik. Keduanya merupakan prasyarat agar keputusan PBB memiliki legitimasi dan dapat mencerminkan kepentingan masyarakat dunia secara lebih adil.

Dunia saat ini tidak lagi membutuhkan tumpukan pidato seremonial di markas PBB, New York. Yang dibutuhkan adalah keberanian pemimpin untuk terlibat langsung dalam merajut perdamaian di tengah berbagai krisis global.

Dengan pengalaman panjang dalam diplomasi multilateral serta keahlian di bidang ekonomi makro, Rebeca Grynspan memiliki modal untuk menawarkan arah kepemimpinan baru. Ia menjadi salah satu figur yang layak diperhitungkan untuk menakhodai PBB dalam menghadapi badai abad ke-21.

Oleh: Cendhy Vicky V

Direktur Riset Institute for Diplomacy, Economic, Peace and Thought (INDEPTH