news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Kamis (19/11/2026).
Sumber :
  • Tangkapan layar

UU Perampasan Aset: Capaian Penting Legislasi yang Patut Diapresiasi

Persetujuan Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak ..
Kamis, 19 November 2026 - 16:15 WIB
Reporter:
Editor :

Oleh: Prof. Trubus Rahardiansah
Guru Besar Universitas Trisakti dan Pengamat Kebijakan Publik

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/8/2023).
Sumber :
  • tvOnenews/Abdul Gani Siregar

Persetujuan Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke Rapat Paripurna merupakan perkembangan positif dalam agenda reformasi hukum nasional.

Keputusan ini tidak hanya menunjukkan kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga menjadi bukti bahwa proses legislasi dapat berjalan efektif ketika terdapat komitmen dan kesamaan visi antara DPR dan pemerintah.

Hal yang patut mendapatkan apresiasi khusus adalah keberhasilan menyelesaikan pembahasan RUU tersebut pada tingkat I lebih cepat dari tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Capaian ini penting karena selama ini proses pembentukan undang-undang kerap mendapat sorotan publik akibat pembahasan yang berlarut-larut.

Penyelesaian pembahasan lebih awal menunjukkan adanya keseriusan, koordinasi, dan kemampuan para pembentuk undang-undang untuk bekerja secara produktif.

Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan memenuhi bahkan melampaui target waktu merupakan salah satu indikator positif kinerja kelembagaan, sepanjang tetap disertai kualitas substansi dan proses legislasi yang akuntabel.

Karena itu, langkah Komisi III DPR RI di bawah kepemimpinan Habiburokhman, bersama pemerintah, layak dipandang sebagai capaian penting dalam mempercepat reformasi sistem hukum Indonesia.

Selama ini, salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah memastikan bahwa hasil kejahatan benar-benar dapat dikembalikan kepada negara dan masyarakat.

Penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Negara juga harus memiliki instrumen yang efektif untuk menelusuri, mengamankan, merampas, dan mengelola aset yang diperoleh melalui tindak pidana sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam banyak kasus, kerugian ekonomi akibat kejahatan tidak selalu dapat dipulihkan secara optimal. Pelaku dapat menjalani hukuman, tetapi aset hasil kejahatan belum tentu seluruhnya berhasil dikembalikan.

RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperkuat pendekatan pemulihan aset atau asset recovery dalam sistem penegakan hukum nasional.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak lagi hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi juga dari seberapa besar kerugian negara yang dapat dipulihkan dan seberapa efektif hasil kejahatan dicegah agar tidak kembali dinikmati pelakunya.

Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan membangun sistem hukum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menjawab Perkembangan Kejahatan Modern

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Rabu (18/11/2026).
Sumber :
  • Bagus Ahmad Rizaldi-Antara

Aspek menarik lainnya dari pembahasan RUU Perampasan Aset adalah perluasan perhatian terhadap tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Kejahatan seperti investasi bodong, penipuan keuangan digital, dan berbagai praktik penggelapan berbasis teknologi telah menjadi persoalan serius dalam perkembangan ekonomi modern.

Tidak sedikit masyarakat kehilangan tabungan, dana pendidikan, bahkan seluruh hasil kerja mereka akibat praktik kejahatan tersebut.

Karena itu, pengaturan perampasan aset yang juga menjangkau tindak pidana semacam ini menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah berupaya merespons perubahan karakter kejahatan yang semakin kompleks.

Kebijakan hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Negara tidak boleh tertinggal ketika modus kejahatan terus berkembang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan sistem keuangan.

Dalam konteks ini, RUU Perampasan Aset memiliki relevansi yang lebih luas daripada sekadar pemberantasan korupsi. Regulasi tersebut berpotensi memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai kejahatan ekonomi yang merugikan banyak korban.

Profesionalisme Pengelolaan Aset Menjadi Kunci

Hal lain yang patut diapresiasi adalah perhatian terhadap tata kelola aset hasil tindak pidana.

Pengaturan mengenai penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya memikirkan proses perampasan, tetapi juga bagaimana aset tersebut dikelola secara profesional dan akuntabel.

Ini merupakan aspek yang sangat penting.

Aset yang berhasil dirampas tidak boleh justru kehilangan nilai ekonomi akibat lemahnya pengelolaan. Negara membutuhkan mekanisme yang transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan agar nilai aset tetap terjaga dan pemanfaatannya memberikan manfaat optimal.

Pengelolaan aset yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Namun, penguatan kewenangan negara harus tetap berjalan beriringan dengan perlindungan hak warga negara, kepastian hukum, mekanisme pengawasan, dan jaminan proses hukum yang adil.

Perampasan aset harus diarahkan kepada hasil tindak pidana, bukan menjadi instrumen yang membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Dengan keseimbangan tersebut, undang-undang ini nantinya dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang kuat sekaligus memiliki legitimasi publik.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berfoto bersama Ahmad Sahroni dan jajaran pimpinan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Sumber :
  • ANTARA/HO-DPR

Capaian Legislasi yang Perlu Dilanjutkan

Keberhasilan menyelesaikan pembahasan tingkat I sebelum tenggat waktu merupakan sinyal positif bagi kinerja legislasi nasional.

Selama ini, publik sering menilai keberhasilan DPR melalui jumlah undang-undang yang dihasilkan. Padahal, efektivitas legislasi juga perlu dilihat dari kemampuan menentukan prioritas, membangun kesepakatan, menyelesaikan pembahasan secara tepat waktu, dan menghasilkan regulasi yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Persetujuan seluruh fraksi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset memperlihatkan adanya titik temu politik terhadap pentingnya penguatan instrumen pemberantasan kejahatan.

Kesepahaman tersebut merupakan modal penting untuk memastikan agenda reformasi hukum tidak terhambat oleh perbedaan kepentingan politik.

Kita perlu mengapresiasi kerja Komisi III DPR RI dan pemerintah yang telah membawa pembahasan RUU ini sampai pada tahap persetujuan tingkat I. Penyelesaian lebih cepat dari target merupakan capaian yang layak dicatat sebagai contoh positif produktivitas legislasi.

Meski demikian, keberhasilan ini tetap harus dilanjutkan dengan proses pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna dan persiapan implementasi yang matang.

Pengesahan undang-undang nantinya bukanlah akhir dari pekerjaan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan seluruh ketentuannya dapat dijalankan secara efektif.

Pemerintah perlu menyiapkan perangkat pelaksanaan, kapasitas kelembagaan, koordinasi antaraparat penegak hukum, serta sistem pengawasan yang memadai.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan undang-undang yang selesai dibahas dengan cepat, tetapi juga undang-undang yang mampu menghadirkan keadilan.

Harapan bagi Reformasi Hukum Nasional

Kemajuan pembahasan RUU Perampasan Aset memberikan optimisme bahwa reformasi hukum Indonesia dapat bergerak lebih cepat melalui kerja sama yang konstruktif antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa ketika sebuah agenda ditempatkan sebagai prioritas bersama, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih efektif.

Sudah saatnya keberhasilan legislasi tidak hanya dilihat sebagai pencapaian administratif, melainkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola negara.

RUU Perampasan Aset memiliki potensi besar untuk memperkuat pemberantasan korupsi, meningkatkan pemulihan kerugian negara, dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat korban kejahatan.

Oleh karena itu, persetujuan Komisi III DPR RI bersama pemerintah patut diapresiasi sebagai langkah maju yang konkret.

Penyelesaian pembahasan sebelum tenggat waktu menjadi nilai tambah yang memperlihatkan keseriusan dan produktivitas pembentuk undang-undang.

Kini, harapan publik adalah agar momentum positif tersebut dapat dijaga hingga pengesahan dan pelaksanaan undang-undang secara efektif, transparan, dan berkeadilan.

Sebab, keberhasilan reformasi hukum pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa cepat sebuah undang-undang diselesaikan, tetapi juga seberapa besar manfaat dan rasa keadilan yang dapat dirasakan masyarakat Indonesia.

Disclaimer: Artikel ini telah melalui proses editing yang dipandang perlu sesuai kebijakan redaksi tvOnenews.com. Namun demikian, seluruh isi dan materi artikel opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral