DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang
- Tangkapan layar
Jakarta, tvOnenews.com - DPR menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Pengesahan ini disetujui dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).
DPR menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun lamanya bergulir di parlemen.
Persetujuan ini diambil setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU.
"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?," tanya Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Setuju,” jawab setiap fraksi disusul ketukan palu.
Sebelumnya diberitakan, pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset telah digelar pada Rabu (18/11/2026).
Dalam pembicaraan itu, Komisi III DPR menyetujui RUU Perampasan Aset diteruskan ke Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan terakhir.
Persetujuan diambil setelah masing-masing fraksi partai politik menyampaikan pandangannya dan laporan proses pembahasan RUU dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Ada sepuluh pokok pembahasan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di antaranya, yakni akan mengatur terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi seperti investasi bodong.
Selain itu, RUU Perampasan Aset turut menegaskan berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. (ant/nsi)
Load more