Media Vietnam Kaget Klub Belanda Satu per Satu Protes Paspor Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia

tvOnenews.com - Isu pemain naturalisasi Timnas Indonesia kembali memicu kehebohan di Eropa.

Kali ini, media Vietnam, Soha, menyoroti potensi sanksi berat yang bisa menimpa klub-klub Belanda yang diperkuat pemain berdarah Indonesia.

Dalam laporannya, Soha menyebut bahwa klub yang memainkan pemain dengan status kewarganegaraan bermasalah berisiko terkena kekalahan otomatis 0-3 atau forfeit dari KNVB.

Setelah sebelumnya nama Dean James ramai dibahas, kini giliran Nathan Tjoe-A-On yang menjadi pusat perhatian.

Bek Timnas Indonesia yang membela Willem II itu dilaporkan digugat oleh TOP Oss terkait status paspor dan izin kerjanya.

TOP Oss bahkan secara resmi mengajukan permohonan kepada KNVB untuk mengulang pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Willem II pada pekan ke-31 liga.

Alasan utama gugatan tersebut adalah dugaan bahwa Nathan Tjoe-A-On tidak memenuhi syarat untuk tampil dalam laga itu.

Dalam pertandingan tersebut, Nathan tampil penuh selama 90 menit dan berperan dalam kemenangan timnya. Namun, kontribusi itu kini justru menjadi bahan perdebatan.

Jika KNVB menemukan adanya pelanggaran, bukan tidak mungkin hasil pertandingan akan dianulir dan diganti dengan kekalahan 0-3 bagi Willem II.

Situasi ini membuat kasus semakin panas karena menyangkut regulasi kewarganegaraan dan izin kerja pemain non-Uni Eropa di Belanda.

Langkah TOP Oss ini disebut mengikuti jejak NAC Breda yang sebelumnya lebih dulu memicu kontroversi.

"Langkah TOP Oss dipandang sebagai "mengikuti jejak" NAC Breda (Eredivision Belanda), yang sebelumnya menimbulkan kontroversi dengan meminta tayangan ulang pertandingan mereka melawan Go Ahead Eagles karena kasus serupa yang melibatkan Dean James," tulis media Vietnam, Soha.

NAC Breda sempat melayangkan protes terkait pertandingan melawan Go Ahead Eagles karena melibatkan Dean James.

Mereka menilai James tidak memiliki status kewarganegaraan Belanda, sehingga dianggap sebagai pemain non-Uni Eropa yang seharusnya memenuhi syarat khusus terkait izin kerja dan pendaftaran.