Antisipasi Unjuk Rasa Buruh, Gedung DPR/MPR RI Dijaga Ketat Aparat | tvOne
Jakarta – Ribuan personel gabungan disiagakan di dalam kompleks Gedung DPR/MPR RI karena buruh berencana berunjuk rasa di depan rumah wakil rakyat itu pada Rabu, 7 Oktober 2020. Sejak dinin hari para petugas menjaga ketat tempat ini. Mereka menyiapkan kendaraan taktis seperti mobil barakuda dan meriam air untuk mengantisipasi kericuhan akibat unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law.
Ada sekitar lima ribu petugas berjaga di dalam kompleks parlemen. Ditambah ratusan personel lain yang siaga di beberapa titik di sekitar DPR, seperti di gerbang tol dekat kompleks DPR/MPR, jembatan penyeberangan DPR, Bundaran Semanggi, serta Kompleks TVRI di Senayan.
Namun hingga siang, belum ada satu pun pendemo yang datang untuk menyampaikan aspirasinya.
Sementara itu Polda Metro Jaya sudah menjaga para pendemo di pintu-pintu masuk menuju Jakarta. Mereka melakukan penyekatan di perbatasan antara ibu kota dengan Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan daerah lainnya.
Aktivitas di gedung DPR/MPR sudah tidak terlalu banyak sejak pengesahan UU Ciptaker pada Senin (5/10), sebab para anggota dewan telah memasuki masa reses sejak Selasa (6/10) sampai 10 November 2020. Tetapi sejumlah pimpinan DPR dan MPR masih ada yang datang ke gedung parlemen.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta masyarakat tidak terprovokasi kabar bohong atau hoaks di media sosial terkait poin-poin penting yang ada dalam UU Ciptaker. Dia meminta masyarakat dapat membaca secara utuh dan tidak terpengaruh berita bohong di media sosial yang disebarkan dan dibuat secara sengaja oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
"Saya minta masyarakat dapat menyaring dan melakukan kroscek terlebih dahulu terhadap informasi yang beredar. Hal itu agar informasi yang masuk tidak membuat kita mudah terhasut dengan informasi yang bohong atau hoaks," kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Rabu. \
ia meminta aparat Kepolisian dapat mengungkap pelaku penyebaran hoaks tersebut dan membuka motifnya. Azis mengajak seluruh elemen masyarakat dapat bijak dalam menggunakan media sosial.
Di lain pihak, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah mengevaluasi UU Cipta Kerja karena semakin meluasnya penolakan dari buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya, ditambah respons negatif dari investor global. Menurut Syarief, penolakan itu harusnya menjadi pertimbangan Pemerintah untuk menunda dan mengevaluasi kembali RUU Ciptaker.
"Jangan hanya mempertimbangkan korporasi besar, tetapi juga lindungi rakyat dan lingkungan untuk anak cucu kita yang akan datang," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, RUU Cipta Kerja yang disetujui dengan cara tidak benar, malah akan menimbulkan polemik baru yang kontraproduktif dengan langkah pemerintah dalam upaya menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. (act)
(Lihat juga: NAIK KONTAINER, BEGINI AKSI UNJUK RASA BURUH PROTES UU CIPTAKER DI MAKASSAR)