Yusril Tegaskan Perpres Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tidak Khusus Atur LGBT

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tidak secara khusus mengatur mengenai kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Menurut Yusril, Perpres tersebut menempatkan LGBT sebagai salah satu dari berbagai potensi ancaman nonmiliter yang dapat memengaruhi ketahanan nasional. Ia menekankan bahwa regulasi tersebut memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya membahas satu isu tertentu.

"Sebenarnya tidak spesifik mengatur masalah LGBT. LGBT itu hanya salah satu elemen yang disebutkan dapat merupakan atau menjadi satu potensi ancaman nonmiliter terhadap eksistensi bangsa dan negara kita," ujar Yusril.

Ia menjelaskan bahwa ancaman nonmiliter dalam Perpres mencakup berbagai aspek yang dapat memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk persoalan budaya, ideologi, gaya hidup (lifestyle), serta berbagai faktor yang dinilai berpotensi memengaruhi cara berpikir maupun orientasi kehidupan masyarakat.

Selain itu, Yusril menyebut sejumlah isu lain yang juga dikategorikan sebagai potensi ancaman nonmiliter, antara lain bencana alam, wabah penyakit, pemanasan global, penyebaran paham ateisme, serta paham-paham yang dinilai bertentangan dengan falsafah negara, yakni Pancasila.

Menurutnya, penyebutan berbagai unsur tersebut bertujuan memberikan gambaran mengenai spektrum ancaman nonmiliter yang perlu diantisipasi dalam kebijakan pertahanan negara, bukan untuk mengatur secara khusus salah satu kelompok masyarakat.

Yusril menegaskan bahwa Perpres Nomor 111 Tahun 2025 disusun sebagai pedoman umum kebijakan pertahanan negara dalam menghadapi beragam tantangan yang berpotensi memengaruhi ketahanan nasional, baik yang berasal dari faktor alam, sosial, ideologi, maupun perkembangan global.