Ekonomi Tumbuh Pesat, Malaysia Tinggal Selangkah Jadi Negara Maju
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Malaysia menyatakan negaranya semakin dekat untuk meraih status sebagai negara berpendapatan tinggi menurut klasifikasi Bank Dunia.
Saat ini, pendapatan nasional bruto (Gross National Income/GNI) per kapita Malaysia hanya berjarak sekitar 7,1 persen dari ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia untuk kategori negara berpendapatan tinggi.
Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan capaian tersebut ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,8 persen pada kuartal II 2026.
Pertumbuhan tersebut turut didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,9 persen dan tingkat pengangguran yang rendah, yakni 3 persen.
Akmal menyampaikan hal itu saat peluncuran OECD Economic Survey: Malaysia 2026 di Putrajaya. Menurutnya, indikator ekonomi yang positif menjadi modal penting bagi Malaysia untuk mempercepat transformasi ekonomi.
Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan melampaui ambang batas Bank Dunia bukan menjadi tujuan akhir pemerintah.
Pemerintah Malaysia, kata Akmal, lebih menitikberatkan pada kualitas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut diharapkan mampu mendorong kenaikan upah, menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, serta meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
Berdasarkan data pemerintah Malaysia, GNI per kapita negara itu pada 2025 mencapai RM57.200 atau sekitar US$13.351. Angka tersebut masih berada di bawah ambang batas negara berpendapatan tinggi versi Bank Dunia yang ditetapkan sebesar US$14.375 untuk klasifikasi terbaru.
Untuk mengejar selisih tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahunan tetap berada pada kisaran 4 hingga 5 persen sepanjang 2026.
Target itu akan didukung oleh kuatnya permintaan domestik, peningkatan investasi swasta, pertumbuhan ekspor, serta pengembangan sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti industri semikonduktor dan pusat data (data center).
Dalam laporan terbarunya, OECD juga menilai Malaysia memiliki fondasi ekonomi yang kuat untuk mempertahankan laju pertumbuhan.
Meski demikian, organisasi tersebut mendorong pemerintah melanjutkan reformasi struktural, termasuk peningkatan produktivitas tenaga kerja, kualitas pendidikan, dan penguatan ketahanan fiskal agar transisi menuju negara berpendapatan tinggi dapat berlangsung secara berkelanjutan.