Parkir Rp60 Ribu Per Jam Masih dalam Kajian, Pramono Anung Malah Kaget soal Tarifnya
Jakarta, tvOnenews.com - Wacana kenaikan tarif parkir kendaraan di Jakarta hingga Rp60 ribu per jam menuai perhatian publik.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan angka tersebut bukan berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan belum menjadi keputusan resmi.
Pramono mengaku baru mengetahui nominal Rp60 ribu setelah wacana tersebut ramai diperbincangkan di masyarakat.
Pembahasan penyesuaian tarif parkir memang tengah berlangsung di DPRD DKI Jakarta. Ketua Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter menjelaskan angka Rp60 ribu per jam muncul dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 berdasarkan paparan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Namun, angka tersebut belum menjadi keputusan Pansus maupun tarif yang telah disepakati.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin juga memastikan belum ada perubahan tarif parkir di Ibu Kota. Ketentuan tarif saat ini masih mengacu pada Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurut Budi, angka Rp60 ribu masih berupa usulan berdasarkan kajian yang pernah dilakukan pada 2019 dan 2022.
Pramono mengatakan Pemprov DKI masih mengkaji besaran tarif yang dinilai wajar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
Ia juga menyebut penyesuaian tarif menjadi hal yang mungkin dilakukan karena tarif parkir disebut belum mengalami kenaikan selama sekitar 14 tahun, tetapi pemerintah belum menentukan nominal maupun skema baru.
Dari sisi perlindungan konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai wacana tarif hingga Rp60 ribu per jam berpotensi memberatkan masyarakat.
YLKI meminta pemerintah membuka ruang diskusi dengan masyarakat serta menjelaskan tujuan kebijakan secara transparan, termasuk apakah penyesuaian tarif ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah atau mengendalikan kemacetan.
Pemprov DKI menegaskan keputusan akhir mengenai tarif parkir belum ditetapkan. Pemerintah juga masih mempertimbangkan besaran tarif serta dampaknya terhadap kemampuan masyarakat sebelum menentukan kebijakan baru.