Laporan Utama: Badan Legislasi Kunjungan Kerja ke Brasil dan Ekuador, Haruskah?

Jakarta - Menapaki penghujung tahun 2021 DPR seperti ingin pamer pesona. Di tengah sorotan tajam terhadap parlemen yang kerap dinilai gagal memenuhi target legislasi, para wakil rakyat itu malah menggaungkan rencana kunjungan kerja (kunker) ke Brazil dan Ekuador.

Padahal kurang dari tiga bulan lagi, salah satu produk DPR, rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) mengantre dan ditargetkan rampung pada 22 Desember mendatang. Namun di tengah waktu yang semakin sempit, badan legislasi malah berencana melakukan kunjungan kerja ke luar negeri lagi pada akhir Oktober dan pertengahan November mendatang.

Lodewijk F Paulus, Wakil Ketua DPR RI yang belum lama ini dilantik menggantikan Azis Syamsuddin yang tersangkut kasus suap mengatakan Brazil dipilih karena kekerasan seksual di negara tersebut sudah menahun.

"Pada dasarnya bangsa Brazil tidak menginginkan itu terjadi. Sehingga dibentuklah suatu Kementerian di bawah seorang perempuan dan disitu ada yang bagian yang mengatur tentang kekerasan seksual itu. Ekuador juga sama di Ekuador itu satu negara yang setelah kita adakan kajian, merupakan suatu negara yang mampu mengimplementasikan undang-undang tentang anti-kekerasan terhadap perempuan," papar Lodewijk menjelaskan motif kunker tersebut.

Di sisi lain, Lucius Karus selaku peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia mengatakan bahwa retorika DPR yang berbelit-belit dalam menjelaskan alasan kunker adalah bukti bahwa anggota badan legislasi tak punya urgensi untuk melakukan kunjungan ke Amerika Latin.

Jikalau di tengah pandemi wakil rakyat masih saja antusias membelanjakan uang rakyat untuk studi banding jauh-jauh ke Brazil dan Ekuador mestinya agenda itu sudah diperhitungkan masak-masak untung ruginya. Apalagi di era teknologi maju seperti saat ini, komunikasi maupun informasi dari berbagai belahan dunia dapat dilakukan dan diperoleh dengan cepat, mudah, dan tentu saja jauh relatif lebih murah. Termasuk mendapatkan potret suram kaum perempuan di dua negara yang dimaksud itu.

Namun jika wakil rakyat tetap bersikukuh ingin pelesir kedua negara yang dimaksud itu maka jangan salahkan rakyat jika kemudian mereka riuh bertanya, apa iya anggota dewan yang terhormat rela blusukan dan melihat dari dekat potret kehidupan yang lebih nyata di Brasil dan Ekuador? (afr)