Bentrok Protes Kudeta Militer di Sudan Akhirnya Pecah

Sudan - Angkatan Bersenjata Sudan menempuh langkah drastis dengan melakukan kudeta pada Senin (25/10) lalu. Pihak militer menangkapi pejabat sipil termasuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan membubarkan pemerintahan transisi.

Kudeta ini disebut merupakan imbas dari krisis politik yang terjadi di negara Afrika Utara itu selama bertahun-tahun belakangan. Sejak kudeta April 2019 yang berhasil menggulingkan mantan presiden Sudan Omar al-Bashir, militer dan kelompok masyarakat sipil pro-demokrasi terus berselisih memperebutkan kursi pemerintahan meski telah sepakat berdamai dan membagi kekuasaan.

Namun para pemimpin dari kelompok sipil menilai militer Sudan berupaya meraih kekuasaan yang lebih besar. Pertentangan kemudian menjadi salah satu alasan terjadinya kudeta pemerintahan di negara itu.

Sebelumnya 16 Oktober lalu ribuan orang berkumpul di Istana Kepresidenan Khartoum untuk menyerukan transisi pemerintah Sudan dengan meminta militer mengambil alih kekuasaan. Pendemo meminta kepala angkatan bersenjata Sudan Jenderal Abdul Fattah al-Burhan dan Dewan Kedaulatan Sudan yang terdiri dari kelompok militer dan sipil untuk menggulingkan pemerintahan. Namun seruan tersebut ditentang warga yang mendukung pemerintahan sipil.

Mereka kemudian menggelar aksi demonstrasi di sejumlah kota untuk menyatakan dukungan kepada pemerintahan sipil. Demo anti-militer ini dilakukan untuk membalas demonstrasi para pendukung kubu militer.

Eskalasi konflik antara sipil dan militer di sudah memuncak pada Senin lalu ketika sekelompok tentara menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan lima anggota kabinet serta menduduki stasiun televisi dan radio nasional. Ratusan demonstran pro-demokrasi pun turun ke jalanan ibukota memprotes penahanan para pejabat tersebut dengan membakar ban dan mobil. (afr)