CPO Bahan Baku Minyak Goreng Lari ke Industri, Mendag Minta Bantuan Satgas Pangan | EcoFlash

Jakarta - Persoalan minyak goreng tampaknya belum juga usai. Meskipun saat ini minyak goreng sudah tersedia banyak di ritel modern maupun pasar tradisional, harga minyak goreng kemasan naik tajam setelah ada kebijakan baru Pemerintah.

Pekan lalu Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatur harga minyak goreng kemasan dikembalikan ke harga keekonomian sesuai mekanisme pasar.

Akibat aturan baru ini maka harga minyak goreng kemasan yang sempat dijual Rp 14.000 per liter saat ini naik ke harga Rp 24.000 - Rp 25.000 per liter.

Sedangkan minyak goreng kemasan 2 liter yang pernah dinyatakan pemerintah harus dijual diharga Rp 28.000 per liter sekarang dijual di harga Rp 47.000 - Rp 48.000 per liter.

Mahalnya minyak goreng curah ini membuat sejumlah warga kebingungan dan batal membeli. Padahal Jumat pekan lalu Kapolri meminta semua pihak mengawasi dan memastikan harga eceran tertinggi (HET) minyak curah sebesar Rp 14.000 per liter sampai ke masyarakat. Namun kenyataannya harga minyak goreng curah tetap berada di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan.
Minyak goreng memang komoditas pangan yang banyak dicari baik oleh masyarakat sebagai konsumen biasa maupun para mafia dan spekulan yang tamak dan hobi menimbun demi mendapatkan cuan besar.
Kondisi ini membuat permasalahan minyak goreng di negeri ini tak kunjung tuntas. Bahkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi harus menyampaikan permohonan maafnya karena ia dan jajarannya belum mampu menangani permasalahan minyak goreng.
Kelangkaan minyak goreng yang terjadi belum lama ini dan masih segar diingatan kita. Dalam analisis Kemendag salah satunya disebabkan oleh mafia dan spekulan yang mengambil keuntungan.

"Ini adalah spekulasi atau deduksi kami dari Kementerian Perdagangan. Ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak ini artinya misalnya contohnya, (CPO) masuk ke tempat industri. Itu kan ya yang biasanya konsumsi masyarakat (pindah) ke industri, yang jumlahnya diperlukan kira-kira 1,8 juta ton pertahunnya," sebut Lutfi saat rapat kerja bersama DPR.

Ia pun menyampaikan permintaan agar pihaknya dibantu oleh Satgas Pangan dalam melawan mafia - mafia pangan.
Sejumlah anggota Komisi VI DPR RI mengkritisi kebijakan yang dilakukan Menteri Perdagangan dalam mengendalikan harga maupun pasokan minyak goreng di pasaran. (afr)