Pengamat Ekonomi Kritik Dana Bagi Hasil Kabupaten Kepulauan Meranti

Jakarta - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil beradu pendapat dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Riau.

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengungkapkan kegusarannya terkait kejelasan perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH). 
 
Ia menilai asumsi minyak mentah masih berbeda-beda. Kemenkeu menyebut USD 80 per barel sementara Presiden Joko Widodo menyebut USD 100 per barel.

Pengamat Ekonomi dan Direktur Celios, Bhima Yudhistira mengatakan bahwa dana bagi hasil jangan sampai digunakan suatu daerah untuk terus memberikan izin eksploitasi kekayaan alam yang ada di daerah tersebut.(awy)