Kasus Laka Lantas Maut di Sumbawa, Pengacara Nilai Penyidikan Cacat Hukum

Sumbawa, tvOnenews.com – Perkara kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa drg. Fahrur Rozi di Dusun Sumer Payung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, memasuki fase krusial di Pengadilan Negeri Sumbawa. Sidang kasus ini memunculkan perdebatan tajam antara penasihat hukum terdakwa, keluarga korban, hingga jaksa penuntut umum terkait unsur kelalaian serta berat-ringannya tuntutan pidana.

Terdakwa Arie Kartika Dewi didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena diduga lalai hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana 1 tahun 10 bulan penjara serta denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.

Kuasa hukum terdakwa, Surahman, SH, MH, menilai kliennya tidak melakukan kelalaian sebagaimana yang didakwakan. Menurutnya, kecelakaan justru dipicu oleh kecepatan tinggi korban sehingga kehilangan kendali.

“Klien kami mengemudi pelan dan hendak masuk pekarangan rumah. Tidak ada tindakan ceroboh. Unsur kelalaian sebagaimana Pasal 310 ayat (4) tidak terpenuhi,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (4/2/2026).

Selain mempersoalkan unsur pidana, tim penasihat hukum juga menyoroti proses penyidikan. Mereka menyebut terdakwa tidak didampingi penasihat hukum saat pemeriksaan serta tidak menerima sejumlah dokumen penting seperti turunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penetapan tersangka, hingga salinan Berita Acara Pemeriksaan dan penyitaan.

Menurut Surahman, kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP yang menjamin hak tersangka memperoleh bantuan hukum sejak tahap penyidikan.

“Kalau prosedur dilanggar, maka produk penyidikan kehilangan kekuatan pembuktian. Ini menyangkut prinsip peradilan yang adil,” tegasnya.

Di sisi lain, keluarga korban menyampaikan kekecewaan atas tuntutan jaksa yang dinilai terlalu ringan. Ayah korban, Agus Saifullah, mengaku kehilangan besar atas meninggalnya putranya.

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumbawa sekaligus jaksa penuntut umum, Zanuar Irkham, SH, menjelaskan bahwa tuntutan telah melalui proses gelar perkara yang cukup panjang.

“Dari 11 jaksa yang mengkaji, hanya tiga orang yang menyatakan perkara ini bisa dilanjutkan. Artinya pembuktiannya memang tidak sederhana,” katanya.

Menurutnya, tuntutan 1 tahun 10 bulan merupakan hasil pertimbangan maksimal berdasarkan fakta hukum, kesaksian, dan alat bukti yang terungkap di persidangan.