Dialog dengan Buruh di Kalteng, Gubernur Agustiar Sabran Soroti Perlindungan Pekerja yang Masih 51 Persen

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran mendorong penguatan perlindungan buruh melalui forum dialog terbuka. Kegiatan ini digelar di Istana Isen Mulang pada Jumat (1/5/2026), sebagai bagian dari upaya memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan di daerah.

Momentum Hari Buruh Internasional dimanfaatkan tidak sekadar untuk seremoni. Pemerintah membuka ruang bagi pekerja untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada pemangku kebijakan.

Agustiar menilai dialog menjadi pendekatan penting dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Ia menegaskan persoalan buruh tidak cukup dipahami dari laporan administratif, tetapi harus didengar langsung dari para pekerja di lapangan.

“Melalui dialog seperti ini, kita bisa mendengar langsung apa yang dirasakan para buruh. Ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, salah satu isu utama yang muncul adalah rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang baru mencapai sekitar 51 persen. Pemerintah memandang angka tersebut perlu ditingkatkan melalui sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait.

“BPJS sudah 51 persen, ini menjadi perhatian kami bersama. Pengawasan dan perlindungan buruh bukan hanya tanggung jawab provinsi, tetapi semua pihak harus terlibat,” tegas Agustiar.

Ia juga menyoroti luasnya wilayah Kalimantan Tengah sebagai tantangan dalam pengawasan ketenagakerjaan yang belum merata. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah mendorong penguatan koordinasi serta sistem pelaporan agar penanganan masalah buruh dapat dilakukan lebih cepat.

Dalam dialog tersebut, Agustiar menekankan perlunya perhatian khusus terhadap pekerja informal, termasuk buruh musiman yang kerap belum terjangkau sistem perlindungan. Ia mengaku memahami kondisi tersebut karena pernah mengalaminya.

“Pekerja musiman itu kami juga merasakan. Dulu kami juga serabutan, kadang jual kue, kadang buruh angkut,” ungkapnya.

Selain itu, ia mengapresiasi peran organisasi buruh yang dinilai penting sebagai wadah penyaluran aspirasi sekaligus jembatan komunikasi dengan pemerintah.

Dengan membuka ruang dialog yang lebih luas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya memastikan kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga lahir dari kebutuhan nyata pekerja.

Langkah ini menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Agustiar Sabran, buruh diposisikan sebagai mitra dalam pembangunan yang adil dan inklusif, bukan sekadar objek kebijakan.