- ist
Sudaryono Tegaskan MBG 2.0 Perkuat Efisiensi dan Akuntabilitas Anggaran Negara
tvOnenews.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap pembenahan tata kelola anggaran melalui kebijakan MBG 2.0.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan, transformasi tersebut telah memungkinkan pemerintah mengembalikan anggaran sekitar Rp44 triliun ke kas negara. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat pengawasan penggunaan dana program.
Pengembalian anggaran tersebut berasal dari sejumlah evaluasi, mulai dari penyesuaian kebutuhan pembiayaan, perubahan skema insentif mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penarikan dana yang masih tersimpan di rekening dapur yang belum beroperasi.
Hal itu disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026). Menurutnya, pembenahan melalui MBG 2.0 menjadi bagian dari upaya memastikan anggaran negara digunakan sesuai kebutuhan pelaksanaan program.
"Sejauh ini dengan memberlakukan MBG 2.0 itu kita telah bisa mengembalikan anggaran, pagu anggaran MBG itu totalnya sekitar Rp44 triliun kita kembalikan ke kas negara," ujar Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar.
MBG 2.0 Ubah Skema Insentif SPPG untuk Tekan Pengeluaran
Salah satu perubahan dalam tata kelola anggaran MBG berkaitan dengan penyesuaian skema insentif bagi mitra pengelola SPPG. Sebelumnya, insentif diberikan sebesar Rp6 juta per hari tanpa memperhitungkan jumlah ompreng atau wadah makanan yang disalurkan.
- ist
Melalui kebijakan baru, skema tersebut diubah menjadi Rp2.000 untuk setiap ompreng. Sementara itu, komponen insentif lainnya yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp3.000 kini dibatasi maksimal Rp3.000.
- ist
Menurut Sudaryono, perubahan mekanisme pembayaran tersebut menjadi salah satu langkah untuk mengendalikan pengeluaran program. BGN memperkirakan penyesuaian skema insentif dapat memberikan kontribusi penghematan sekitar Rp5,5 triliun hingga akhir masa sekolah pada Desember 2026.
Kebijakan ini memperlihatkan perubahan pendekatan pembiayaan, dari pemberian insentif yang bersifat tetap menjadi skema yang memperhitungkan volume penyaluran. Dengan demikian, pengeluaran dapat disesuaikan dengan aktivitas operasional masing-masing dapur.
Dana Rp480 Miliar dari Dapur Belum Beroperasi Ditarik Kembali
Selain mengubah skema insentif, BGN juga melakukan penertiban terhadap dana yang belum digunakan untuk operasional program.
Sudaryono menyebut terdapat sekitar Rp480 miliar yang masih tersimpan di rekening sejumlah dapur MBG yang belum beroperasi. Dana tersebut kemudian ditarik kembali dan dikembalikan ke kas negara.