news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Sudaryono Tegaskan MBG 2.0 Perkuat Efisiensi dan Akuntabilitas Anggaran Negara.
Sumber :
  • ist

Sudaryono Tegaskan MBG 2.0 Perkuat Efisiensi dan Akuntabilitas Anggaran Negara

Sudaryono menyebut pembenahan MBG 2.0 telah mengembalikan sekitar Rp44 triliun anggaran ke kas negara melalui efisiensi dan pengawasan.
Jumat, 20 November 2026 - 21:21 WIB
Reporter:
Editor :

Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap penyaluran anggaran agar dana program tidak mengendap pada rekening unit pelayanan yang belum menjalankan kegiatan.

Meski melakukan penyesuaian pembiayaan, Sudaryono menegaskan pemerintah tetap memperhatikan kepastian usaha bagi mitra SPPG. Menurutnya, kemitraan dalam program MBG tetap harus memberikan ruang usaha yang wajar, tetapi tidak menjamin keuntungan dalam jumlah berlebihan.

"Negara menjamin tidak rugi, tapi tidak menjamin dia untung besar-besaran. Ini adalah kegiatan usaha atau investasi yang melaksanakan program pemerintah. Jadi kalau mau untung gede-gedean, ya harus bisnis swasta, tetapi risikonya juga besar," jelasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keterlibatan mitra dalam program pemerintah tetap memiliki konsekuensi bisnis. Karena itu, pengelolaan anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan operasional sekaligus prinsip kewajaran keuntungan.

BGN Perketat Pengawasan melalui Laporan Penggunaan Dana Harian

Selain efisiensi pembiayaan, pembenahan MBG 2.0 juga menyasar sistem pengawasan keuangan di tingkat dapur. BGN mewajibkan setiap SPPG menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang digunakan.

Laporan tersebut memuat informasi terperinci mengenai penggunaan dana, termasuk jenis belanja, lokasi pembelian, serta besaran pengeluaran. Melalui mekanisme ini, BGN dapat memantau aktivitas belanja dan membandingkan pengeluaran dengan kebutuhan operasional masing-masing dapur.

Sudaryono menjelaskan, laporan harian tersebut memungkinkan pemerintah mendeteksi pengeluaran yang tidak sesuai dengan perencanaan. Sebagai contoh, apabila anggaran yang seharusnya mencukupi kebutuhan operasional selama sepuluh hari justru habis dalam tujuh hari, BGN akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui penyebab perbedaan penggunaan anggaran, termasuk kemungkinan adanya ketidakwajaran dalam pengeluaran.

Libatkan BPK, BPKP, KPK hingga Aparat Penegak Hukum

Dalam proses pembenahan tata kelola MBG, BGN juga memperhatikan masukan dari berbagai lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum.

Lembaga yang disebut terlibat dalam pemberian masukan antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, serta Kepolisian.

Masukan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam memperbaiki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran program.

Berita Terkait

1
2
3 Selanjutnya

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral