Penyelundupan Sapi ke NTB Menggila, Begini Respons Wakil Bupati Manggarai 

Kemudian sambung dia, lahan-lahan tidur milik warga di sekitar pantai disewa untuk dijadikan lokasi penampungan sapi sebelum diselundupkan ke NTB.

Selain itu, para pelaku yang sudah berbaur dengan warga lokal juga mengintimidasi warga setempat untuk merahasiakan perbuatan mereka apalagi kondisi Reok Barat yang minim jaringan telekomunikasi membuat kejahatan itu sulit terekspose keluar.

"Setiap orang baru masuk kesana pasti dicurigai. Banyak mata-mata di sana. Dan pelaku sebelum muat sapi mereka tidurnya di rumah warga. Pengepulnya juga warga di situ," ungkap sumber itu.

Miliki Senjata Api

Sumber tvonenews bahkan mengaku mendapat bocoran dari pengepul sapi bahwa sindikat penyelundupan sapi itu membawa senjata api.

"Itu ada teman yang dekat dengan pengepul yang pernah ikut membantu memuat sapi ke kapal melihat pelaku pegang senjata api rakitan di kapal," tuturnya.

"Jadi harapan kita sekarang adalah wartawan. Semoga bapak Kapolri dan Kapolda baca beritanya. Ini kriminal tapi polisi di Manggarai ini tutup mata. Sapi-sapi di wilayah utara ini sudah habis diselundupkan ke Bima pak," tutupnya.

Pemda Tidak Boleh Kalah

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Sil Nado menyoroti kasus penyelundupan sapi tersebut. Ia mengatakan, Pemerintah Daerah tidak boleh kalah dengan para mafia penyelundupan ternak yang sering terjadi di Dusun Nanga Na’e Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat.

Politisi Demokrat itu menilai, penyelundupan sapi ke Bima merupakan potret buram pengawasan perdagangan ternak besar antarpulau.

Menurut dia, dari peristiwa ini tentunya pemerintah daerah dan masyarakat Manggarai mengalami kerugian, karena akan berdampak terhadap pendapatan daerah dari sektor peternakan. Di sisi lain kata dia, kejahatan penyelundupan mengancam populasi ternak karena sapi anakan dan betina yang produktif juga diselundupkan.

“Perlu dilakukan penelusuran terhadap jaringan mafia ini termasuk masyarakat Manggarai yang terlibat dan menjadi agen penyeludupan sapi tersebut,” tegas dia.

Alumni PMKRI itu menyarankan agar perlu ada pengawasan dan pendataan dari pemerintah desa dalam proses jual beli ternak yang terjadi di tengah masyarakat.