Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Bongkar Biaya Pemasangan Palang Pintu Kereta Api Bekasi Rp500 Juta–Rp1 Miliar: Laksanakan, Alokasinya Tersedia!

Menurutnya, pengelolaan perlintasan adalah tanggung jawab aparat dan negara.
“Yang penting ini bukan kewajiban mereka. Ini kewajibannya aparat,” tegasnya.

Pernyataan ini memperkuat urgensi investasi pada sistem digital. Dengan biaya ratusan juta hingga miliaran rupiah, negara diharapkan mampu menggantikan peran informal yang selama ini dipegang masyarakat.

Kecelakaan Kereta Api Bekasi: Harga Mahal dari Sistem Manual

Kecelakaan yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 menjadi pengingat keras tentang risiko sistem manual. Insiden bermula dari tabrakan antara KRL relasi Bekasi–Cikarang dengan sebuah taksi di perlintasan sebidang JPL 85.

Dampaknya berantai. KRL yang terdampak harus dijadikan Perjalanan Luar Biasa (PLB 5181), sementara rangkaian lain (PLB 5568) dihentikan di stasiun. Situasi ini berujung fatal ketika KA Argo Bromo Anggrek tidak sempat berhenti sepenuhnya dan menabrak rangkaian KRL yang tengah berhenti.

Peristiwa ini menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya. Jika dibandingkan dengan biaya pemasangan palang digital, angka Rp1 miliar terasa kecil dibanding kerugian nyawa manusia.

Investasi Keselamatan atau Beban Anggaran?

Perdebatan kini mengarah pada satu pertanyaan: apakah biaya palang pintu digital terlalu mahal, atau justru investasi yang tak bisa ditawar? Di banyak negara, sistem otomatis telah menjadi standar, bahkan di perlintasan dengan lalu lintas rendah.

Dedi Mulyadi memilih sikap tegas. Ia memastikan anggaran tersedia dan meminta proses pengadaan segera dilakukan dalam waktu dua minggu.

“Jangan sampai palang pintu dijaga bukan oleh aparat,” ujarnya.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah mulai memprioritaskan keselamatan dibanding efisiensi jangka pendek. Sebab, jika tragedi serupa terulang, biaya sosial dan kemanusiaan yang ditanggung akan jauh lebih besar.

Pada akhirnya, kecelakaan kereta api di Bekasi membuka dua fakta penting: lemahnya sistem manual dan besarnya kebutuhan investasi keselamatan. Di titik ini, angka Rp500 juta hingga Rp1 miliar bukan lagi sekadar biaya, melainkan harga yang harus dibayar untuk mencegah tragedi berikutnya. (udn)