Ortu Siswa Jabar Catat Syarat Kriteria Dapat Jaminan Sekolah Swasta Gratis dari Pemprov

Pihak otoritas pemerintah daerah dipastikan bakal menerapkan proses seleksi ketat dengan mempertimbangkan standarisasi sekolah serta batas kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Itu tidak termasuk sekolah swasta favorit yang mahal. Kan ada tuh sekolah swasta yang SPP-nya jutaan rupiah. Kita nggak mungkin tanggung biayanya," kata mantan Bupati Purwakarta tersebut meluruskan asas keadilan anggaran.

Selain pembatasan klaster sekolah, bantuan dana pembiayaan ini secara regulasi hanya akan diberikan khusus kepada para calon murid yang tercatat telah mengikuti seluruh rangkaian proses administrasi PCMB.

Dedi menyebut, jajaran panitia dan otoritas terkait sebenarnya sudah memberikan kelonggaran waktu yang sangat cukup bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri, termasuk kebijakan memperpanjang masa pelaksanaan PCMB akibat sempat terjadinya berbagai kendala teknis di sistem.

"Jadi dengan catatan kami akan tanggung biaya sekolah swasta bagi siswa yang sudah terdaftar di PCMB. Sudah kami beri kesempatan untuk daftar di PCMB sebagai pemetaan terkait pembyaannya. Bahkan sudah kami perpanjang masa PCMB," terangnya mendetail.

Di akhir penjelasannya, Dedi Mulyadi kembali mewanti-wanti bahwa urusan keterbatasan kursi di sekolah negeri jangan sampai dijadikan alasan pembenar atas terputusnya akses masa depan pendidikan anak bangsa.

Baginya, pemerintah memegang mandat konstitusi yang wajib dipenuhi untuk menjamin seluruh warga negara memperoleh layanan edukasi yang bermutu.

"Kami berkomitmen bahwa pendidikan merupakan kewajiban negara. Sekolah negeri dan sekolah swasta dua-duanya sama mendapat jaminan pembiayaan dari pemerintah yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi," pungkas Dedi Mulyadi menutup keterangannya secara optimistis.