KPK Didesak Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi di Kabupaten Bogor

Bogor, tvOnenews.com - KPK terus mendalami dugaan kasus korupsi pemotongan upah pungut di Bapenda Kabupaten Bogor.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto buka suara terkait kemungkinan pemanggilan Bupati Bogor, Rudy Susmanto atas dugaan rasuah di Bumi Tegar Beriman.

Setyo mengatakan bahwa setiap pemanggilan terhadap pihak-pihak untuk dimintai keterangannya menunggu kebutuhan dari penyidik.

Ia tidak bisa memastikan kapan yang bersangkutan akan dilakukan pemanggilan, pasalnya setiap proses pemanggilan terdapat tahapan-tahapan tergantung kebutuhan yang akan didalami.

"Ya apakah nanti kemudian dipanggilnya kapan, apakah nanti setelah ada pemanggilan yang lain-lain dan seterusnya, itu menjadi tugas daripada penyidik untuk memastikan perlu dan tidaknya, kapan waktunya," kata Setyo dikutip Rabu (16/9/2026).

Warga Kabupaten Bogor turut menggelar aksi unjuk rasa upaya mendesak KPK segera menetapkan tersangka.

Aksi unjuk rasa sebagai langkah mendukung KPK untuk mengungkap secara utuh dan menetapkan terkadang terkait dugaan kasus korupsi tersebut.

Warga meminta KPK tak ragus menetapkan pihak yang terkait termasuk Bupati Bogor, Rudy Susanto jika terbukti ikut dalam pusaran dugaan kasus itu.

"Sampai hari ini belum ada tersangkanya. Ada apa ini? KPK jangan ragu-ragu, segera tetapkan tersangkanya. Termasuk jika Bupati juga terbukti terlibat juga harus ditindak. Hukum jangan hanya tumpul ke bawah. Jangan sampai KPK diisukan masuk angin dan diintervensi," tegas Ketua Presidium Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB), Oman Rohman Pribadi, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Sementara, anggota PMBB perwakilan warga Bogor Selatan, Azet Basuni sudah semestinya wilayah Kabupaten Bogor bersih dari praktik tindak pidana korupsi (Tipikor).

"Oleh karenanya penyidik KPK jangan membiarkan para koruptor ini tetap bergentayangan di Bumi Tegar Beriman. Sikat semua yang terlibat tanpa pandang bulu," tutur Azet.

Azet menegaskan, masyarakat dan para pegawai saat ini dalam kondisi tidak nyaman karena para koruptor masih gentayangan di Kabupaten Bogor. 

Ia mengungkapkan pula sikap pesimistis masyarakat dengan merebaknya kasus korupsi di Kabupaten Bogor sehingga malas membayar pajak.

"Penyidik KPK harus segera tetapkan tersangka, kalau belum, kami enggan membayar pajak dan kami siap people power. Ini fakta. Berdasarkan pengakuan sejumlah petugas pemungut pajak di tingkat desa, mereka mengaku selama ini juga dipotong upah pungutnya sebesar Rp50.000. Tidak ada penjelasan untuk apa pemotongan itu. Mereka juga bingung," tegasnya.(raa)