Dosen UPI Bandung Diduga Korupsi Puluhan Miliar, Kini Ditahan Kejati Jabar

Bandung, tvOnenews.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi menahan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Civil Work for Town Convention and Exhibition Center (CWP 03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengatakan Budi Kudwadi (BK), dosen Fakultas Pendidikan Teknik Industri (FPTI) UPI sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan DWR, Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta selaku kontraktor proyek.

"Proyek pembangunan CWP 03 UPI Bandung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI ini bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Kemendikbudristek," katanya pada Jumat (13/11/2026).

Cahya menjelaskan, nilai awal kontrak proyek tersebut mencapai Rp47.165.742.000 dengan jangka waktu pelaksanaan 210 hari kalender, terhitung sejak penandatanganan kontrak pada 3 Juni 2024 hingga 30 Desember 2024.

Dalam pelaksanaannya, dilakukan adendum pekerjaan tambah kurang yang mengubah nilai kontrak menjadi Rp52.484.000.000. Jangka waktu pelaksanaan juga diperpanjang menjadi 231 hari kalender atau hingga 20 Januari 2025.

Berdasarkan hasil penyidikan, Kejati Jabar menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut. Salah satunya, penggunaan dokumen jaminan palsu oleh tersangka DWR.

Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, hingga revisi jaminan pembayaran.

Selain itu, tersangka BK selaku PPK diduga lalai karena tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank terkait keabsahan dokumen jaminan sebelum penandatanganan kontrak.

"Akibat penyimpangan tersebut, pekerjaan yang dilaksanakan tersangka DWR mengalami deviasi minus dan tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, bobot pekerjaan yang berhasil terpasang hanya mencapai 75,34 persen," ujarnya.

Penetapan kedua tersangka didasarkan pada serangkaian surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka yang diterbitkan Kejati Jabar.

Untuk tersangka DWR, surat perintah penyidikan bernomor Print-3242 diterbitkan pada 21 November 2025, sedangkan penetapan tersangka dilakukan pada 29 Juli 2026. Sementara itu, surat perintah penyidikan terhadap BK bernomor Print-2392 diterbitkan pada 29 Juli 2026, disertai surat penetapan tersangka dan perintah penahanan.