Jamdatun Fasilitasi Masyarakat Solo Konsultasikan Masalah Hukum di CFD Surakarta

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada JAM DATUN beserta seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Negeri se-Solo Raya atas kepercayaan menjadikan Kota Surakarta sebagai lokasi kegiatan.

Wali Kota menekankan bahwa pelayanan dan edukasi hukum merupakan bagian integral dari pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas.

"Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Pelayanan hukum adalah bagian penting dari layanan dasar bagi masyarakat. Kami berharap kegiatan sosialisasi dan konsultasi hukum langsung di tengah masyarakat seperti ini dapat terus diselenggarakan secara rutin dan berkelanjutan," tegas Wali Kota Surakarta.

Dalam kurun waktu pelayanan yang relatif singkat, masyarakat menyampaikan beragam persoalan hukum keperdataan dan tata usaha negara.

Permasalahan yang paling dominan dikonsultasikan warga meliputi sengketa kepemilikan dan hak atas tanah, tata cara pembagian waris, status perkawinan dan hukum keluarga, hingga penyelesaian utang piutang dan kewajiban perikatan.

Selain persoalan perseorangan, Jaksa Pengacara Negara juga memberikan petunjuk teknis mengenai prosedur legalitas usaha, seperti pendirian dan pembubaran Perseroan Terbatas (PT).

Bagi masyarakat yang belum sempat berkonsultasi secara tatap muka dalam kegiatan ini, Kejaksaan Agung mengimbau warga untuk memanfaatkan sarana digital HaloJPN yang dapat diakses dari mana saja. Melalui portal online HaloJPN, masyarakat dapat mengajukan konsultasi hukum keperdataan dan tata usaha negara kepada Jaksa Pengacara Negara secara praktis, cepat, dan tanpa dipungut biaya.
 
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan “HaloJPN Ing Kutha Sala” didukung oleh kehadiran berbagai tokoh penting dan pejabat lintas instansi. Acara ini dihadiri langsung oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara X, Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Direktur Perdata, Direktur Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah beserta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, para pejabat Eselon III dan IV JAM DATUN serta Kejati Jateng, hingga para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kasi Datun se-Solo Raya. Sinergi ini mempertegas komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. (rpi)