Kisruh Penyaluran Bantuan Pangan, DPRD Gresik Panggil Ulang Penanggung Jawab BPNT

Gresik, Jawa Timur - Kasus kisruh penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) pasca ditemukannya komoditi beras yang dibagikan tidak layak konsumsi terus bergulir, usai tim Mabes Polri dan Kemensos RI melakukan sidak ke lokasi kejadian di Desa Morowudi, Kecamatan Cerme. Kali ini, Komisi IV DPRD Gresik kembali akan memanggil ulang pihak penanggung jawab BPNT di Gresik.

Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad menyatakan, pemanggilan ulang pada penanggung jawab BPNT di Gresik dilakukan karena sebelumnya pihaknya menunda hearing terkait kasus program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, yang sedianya digelar Senin (7/2/2022) besok.

Sebab pada waktu dan hari yang sama, Komisi IV sedang ada agenda menemui demo buruh PT New Era yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Komisi IV memutuskan untuk menjadwal ulang hearing terkait BPNT, pada Rabu (9/2/2022) minggu depan.

"Ada perintah pimpinan DPRD agar mendahulukan menemui pendemo dari buruh PT New Era yang menjadi korban PHK, hearing BPNT mundur hari Rabu," ucap Muhammad, saat dikonfirmasi awak media, Minggu (6/2/2022).

Menurut Muhammad dalam hearing BPNT, pihanya akan mengundang sejumlah pihak terkait, mulai Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) dr. Ummi Khoiroh, Penanggung Jawab BPNT Kabupaten Gresik, penyalur, agen, dan pihak Bank BNI.

Muhammad menjelaskan, bahwa persoalan BPNT selama ini menjadi perhatian serius komisinya. Sebab, temuan-temuan terkait BPNT berkali-kali muncul dan terjadi lagi.

"Jadi, bukan kali ini saja. Sudah berkali-kali. Saya berharap temuan komoditi tak layak untuk KPM di Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, merupakan yang terakhir," pungkasnya. (M. Habib/rey)