Rentetan OTT Kepala Daerah, Wagub Jatim Ingatkan Titik Rawan Korupsi dan Perkuat Pengawasan

Surabaya, tvOnenews.com - Maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah di Jawa Timur, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan pun dilakukan, terutama pada sektor rawan seperti pengadaan barang dan mutasi jabatan.

Kasus terbaru menimpa Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang turut menambah daftar kepala daerah di Jawa Timur yang terjerat OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur langsung melakukan langkah evaluasi terhadap sistem tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan mekanisme pengisian jabatan.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan pentingnya kewaspadaan bagi para kepala daerah agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.

“Yang paling penting adalah kehati-hatian, terutama dalam proses pengadaan barang dan mutasi jabatan. Dua hal ini menjadi titik yang paling rawan terjadinya pelanggaran,” ujar Emil saat menghadiri Musrenbang Pemprov Jatim, di Hotel Shangrilla Surabaya, Selasa (14/4) Siang.

Ia juga menambahkan, Pemprov Jatim telah memperkuat sistem monitoring dan pengawasan, termasuk dalam penggunaan anggaran serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintahan daerah.

“Dengan adanya evaluasi ini, kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan dan akuntabel, sehingga potensi penyimpangan bisa dicegah sejak dini,” tambahnya.

Selain itu, terkait adanya temuan modus baru dalam kasus OTT di Tulungagung, Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan KPK serta aparat penegak hukum lainnya untuk memperkuat upaya pencegahan.

Di sisi lain, pasca kekosongan jabatan kepala daerah di Kabupaten Tulungagung, Gubernur Jawa Timur segera mengambil langkah cepat dengan menyiapkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.

“Dalam waktu dekat akan segera diterbitkan surat penunjukan Plt Bupati, agar roda pemerintahan di Tulungagung tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” pungkas Emil. (sha/hen)