KPK Mendadak Periksa Bupati Sorong Selatan Terkait Dugaan Kasus Pemerasan Pemkab Pemalang
- Rizki Amana/tvOnenews
Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah.
Dalam kasus dugaan suap dengan tersangka di antaranya Bupati Pemalang Anom Widiyanto itu KPK kembali mengalami sejumlah keterangan saksi.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan saksi yang diperiksa lembaga anti rasuah itu diantaranya yakni Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak.
"Hari ini Selasa (27/10), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK terkait pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang Tahun 2025-2026," kata Budi kepada awak media, Jakarta, pada Selasa (27/10/2026).
- tvOnenews.com/Aldi Herlanda
Budi menjelaskan pemeriksaan terhadap Bupati Sorong Selatan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.
KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Mereka di antaranya, Anom Widyantoro yang merupakan Bupati Pemalang, Mohamad Haris selalu pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Bupati, Lilik Budi Suprisnto pihak swasta, dan Setya Budi Dias Oktavianto selalu staf administrasi KPK.
"Berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, KPK juga telah menetapkan empat orang sebagai tersangka," ujar Budi
Ia menjelaskan, ada dua klaster perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pemalang.
klaster pertama, yakni terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh Bupati kepada para jajaran di bawahnya dan juga pihak swasta.
Klaster kedua, yaitu dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Pemalang.
"(Pemerasan oknum KPK) berkaitan dengan dugaan pengurusan perkara," ujarnya.
Adapun kasus ini bermula saat OTT yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Operasi itu mengamankan 21 orang.
Lima di antaranya diamankan di Jakarta. Sedangkan, 15 orang diamankan di Pemalang, dan 1 orang diamankan di Purworejo.
KPK juga mengamankan barang bukti, salah satunya uang tunai lebih dari Rp2 miliar. (raa/muu)
Load more