Heboh Video DPRD Jember Main Game dan Merokok saat Bahas Stunting, Ini Kata Ketua DPRD

Jember, tvOnenews.com - Video suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Jember mendadak ramai diperbincangkan warganet usai beredar di media sosial, Senin (11/5/2026).

Rapat tersebut dihadiri Dinas Kesehatan, BPJS, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Jember untuk membahas persoalan stunting di wilayah setempat.

Dalam forum itu, DPRD meminta penanganan stunting dilakukan secara objektif dan tidak dijadikan alat kepentingan politik tertentu.

Namun, perhatian publik justru teralihkan pada seorang peserta rapat yang diduga bermain game Clash of Clans melalui telepon genggamnya.

Tak hanya itu, peserta rapat tersebut juga terlihat merokok di dalam ruang rapat berpendingin udara saat pembahasan berlangsung.

Potongan video itu kemudian diunggah akun Instagram @pak_jitu bersama akun @aslijembermat hingga akhirnya viral dan menuai beragam komentar dari warganet.

Banyak netizen menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan dalam agenda resmi pemerintahan, terlebih pembahasannya menyangkut kesehatan anak.

Akun Instagram @ophiedanzo menulis, “Rapat DPRD main game, Dinas Kesehatan sambil ngerokok. Dan kita ngasih gaji buat mereka.”

Komentar lain datang dari akun @Joddycaprinata. “Main game, ngerokok, digaji plus dapat tunjangan pula. Wow,” tulisnya dalam kolom komentar.

Sosok dalam video itu diduga merupakan Gus Syahri Fadil Muzakki, anggota DPRD Jember dari Fraksi Gerindra.

Meski nama tersebut ramai disebut publik, hingga kini belum ada klarifikasi resmi terkait video yang beredar luas di media sosial.

Viralnya rekaman rapat itu memunculkan harapan masyarakat agar pejabat daerah lebih menjaga etika dan profesionalisme dalam agenda pemerintahan.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menyebut pihaknya akan mengevaluasi aturan internal agar kejadian serupa tidak terulang.

“Ke depan kemungkinan ada aturan khusus saat RDP supaya kejadian seperti itu tidak terulang lagi,” ujar Ahmad Halim kepada wartawan.

Menurutnya, etika menjadi hal terpenting bagi seluruh anggota DPRD saat mengikuti forum resmi pemerintahan.

“Etika itu norma paling tinggi. Saat mengikuti rapat resmi harus menyesuaikan kondisi dan aturan yang ada,” katanya.

Ia menilai setiap pejabat publik wajib memahami situasi, termasuk membedakan forum santai dan agenda resmi pemerintahan.