BPH Migas dan Ombudsman RI Pastikan Distribusi BBM di Jawa Timur Kembali Normal

Surabaya, tvOnenews.com - Kondisi pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Jawa Timur terus dipastikan kembali normal dan lancar. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas usai melakukan pengawasan dan pemantauan langsung bersama Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Kamis (2/7/2026). Sejumlah titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Surabaya dan Sidoarjo dikunjungi untuk memastikan akses masyarakat terhadap energi tetap terjaga dan aktivitas ekonomi berjalan lancar. Dalam pemantauan, dilakukan juga uji kualitas dan kuantitas BBM yang akan disalurkan kepada masyarakat. Pemeriksaan mencakup mutu dan volume BBM yang keluar dari nozzle di SPBU. Hasil yang didapatkan, ukuran dan kualitas BBM telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. “Alhamdulillah mulai dari densitas, kemudian alat ukur, dan kandungan air (pada BBM), semua tidak ada yang terjadi melebihi dari ketentuan. Semuanya aman, apalagi kandungan air BBM, bersih (tidak ada kandungan air), tidak ada campuran apapun,” ujar Wahyudi ditemui di SPBU Kecamatan Tegalsari, Surabaya. Selain kualitas, BPH Migas juga memantau kondisi stok BBM selama periode tingginya aktivitas masyarakat. Di sejumlah wilayah, konsumsi BBM mengalami peningkatan terutama pada Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Bio Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Namun, peningkatan kebutuhan tersebut dapat diantisipasi sehingga distribusi tetap berjalan lancar. “Distribusi BBM pada saat puncak libur sekolah dan long weekend (libur panjang) ini terjadi kenaikan untuk Pertalite sekitar 14-25% bergantung pada letak jalur lintasan SPBU. Dan untuk Bio Solar naik antara 20-25%. Alhamdulillah semua ter-cover dan tidak ada masalah,” ungkapnya. Wahyudi menjelaskan, titik kepadatan kendaraan terpantau di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Tambak Osowilangun Surabaya, Kebomas Gresik, serta Rest Area KM 26 Tol Surabaya arah Malang hingga koridor Pasuruan–Probolinggo–Banyuwangi dan Bali atau Nusa Tenggara Barat. BPH Migas mendorong penerapan skema Reguler, Alternative and Emergency (RAE) terus dilakukan, di mana penyaluran BBM di Surabaya dibantu dari Fuel Terminal (FT) Tuban dan FT Madiun. Wahyudi mengungkapkan, untuk FT Tuban di-cover dari IT Pengapon Semarang, dan untuk FT Madiun di-cover dari FT Boyolali. Untuk memastikan kelancaran distribusi BBM, Pertamina Patra Niaga Area Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) telah mengerahkan 226 Mobil Tangki dan 15 Mobil Tangki Spot Charter dengan realisasi distribusi mencapai sekitar 11.350 Kiloliter per trip. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi. Kepadatan yang sempat terjadi murni disebabkan meningkatnya aktivitas ekonomi yang menggunakan angkutan darat, seperti angkutan logistik. Di samping itu, untuk mendukung kelancaran distribusi, BPH Migas terus memfasilitasi pelaksanaan alih alokasi BBM Solar antarwilayah guna menjaga kecukupan pasokan pada wilayah dengan permintaan tinggi. “Kami memberikan kesempatan kepada Pertamina Patra Niaga untuk melakukan alih alokasi BBM, untuk memperlancar jalannya distribusi BBM kepada masyarakat. Ini merupakan dukungan dari Pemerintah untuk mengurai potensi antrean yang ada di jalur poros (padat lalu lintas logistik) tersebut,” terangnya. Di sisi lain, Wahyudi juga mengimbau agar masyarakat menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan. “Kami turut sampaikan kepada masyarakat jangan sampai terjadi panic buying dengan membeli BBM melebihi dari kapasitas kebutuhan harian. Maka dari itu, gunakan BBM secukupnya, agar membeli BBM secara bijak dan wajar sesuai dengan kebutuhan,” tegas Wahyudi. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menilai, berdasarkan hasil pengawasan langsung di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, kondisi distribusi BBM di Jawa Timur saat ini sudah kembali kondusif. “Alhamdulillah, kita bisa bergabung dengan BPH Migas membuat pengawasan bersama terkait dengan distribusi BBM di Jawa Timur. Kami melihat secara langsung proses (penyaluran BBM) dari awal hingga akhir. Dan seperti kita ketahui bersama beberapa minggu lalu terjadi kelangkaan BBM, dan hari ini semua bisa berjalan kembali normal,” ucapnya. Rahmadi berharap koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dapat terus diperkuat agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. “Sehingga harapannya bagaimana ke depannya kita bisa berkolaborasi dan berkoordinasi terkait dengan kondisi ini, agar tidak berulang kembali. Sehingga, masyarakat bisa tenang dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” pungkasnya. Sebelum mengunjungi SPBU, BPH Migas dan Ombudsman RI mengunjungi kantor Marketing Operation Region V Pertamina Patra Niaga Area Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus). Dalam pemantauan ini, turut hadir Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar, Region Manager Retail Sales PPN Jatimbalinus Daniel, dan perwakilan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian ESDM. (gol)

BPH Migas dan Ombudsman RI Pastikan Distribusi BBM di Jawa Timur Kembali Normal

Berita Terkait

Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas Laksanakan Pemantauan Bersama, Pastikan Kelancaran Distribusi BBM Subsidi Jatim

Defisit Neraca Dagang Tembus US$1,61 Miliar, Bank Indonesia Sebut Migas Jadi Biang Keladi

Bupati Kuansing Riau Jadi Tersangka KPK, DPR Singgung Gaji Kepala Daerah Kecil

Inflasi Juni 2026 Naik ke 3,34 Persen, BI Pastikan Aman Meski BBM dan Tiket Pesawat Picu Tekanan

Topik Terkait

Bbm

Stok

Jawa

Timur

Bph

Migas

Ombudsman

Ri

Solar

Spbu

Saksikan Juga

BNN Bongkar Sindikat Jaringan Narkoba Internasional, 3,37 Ton Narkotika Diamankan

Viral! Lagu “Lalaki Langit” Dinilai Rendahkan Perempuan, Ini Kata Bupati Purwakarta

Pesawat AMA Meledak di Papua, Diduga Ada Keterlibatan KKB

Uang Rp 1,5 Miliar Milik Warga di Tegal Rusak Terendam Banjir Rob

Jalani Rekonstruksi, Kakak Yuvita: Dikasih Makan Apa sih si Taufik, Biadab Banget

Pihak DPRD telah Meminta Maaf Terkait Kasus dr. Icha, ini Kronologi Kasus Terungkap

Viral

Surabaya

Yogyakarta

Jawa Tengah

Dedi Mulyadi

Gubernur