Teknologi Kapal Makin Canggih, BKI Perbarui Aturan Keselamatan Maritim agar Industri Indonesia Tak Tertinggal

Belajar dari Jepang, Regulasi Bisa Menentukan Kesiapan Industri Maritim

Pengalaman negara maju dapat menjadi pembanding untuk memahami pentingnya pembaruan aturan. Jepang, melalui ClassNK, menerbitkan edisi terbaru pedoman kapal berbahan bakar alternatif pada November 2025. 

Pembaruan tersebut menambahkan penjelasan mengenai persyaratan keselamatan untuk kapal berbahan bakar metil dan etil alkohol, termasuk dokumen yang dibutuhkan serta aspek pemeriksaan klasifikasi. Pedoman ClassNK juga mencakup bahan bakar LPG, amonia, dan hidrogen.

Contoh ini menunjukkan bahwa regulasi perlu diterjemahkan menjadi panduan teknis yang dapat digunakan oleh pelaku industri, bukan hanya mengikuti perubahan standar secara umum. Persyaratan yang terperinci membantu proses desain, pembangunan, pemasangan peralatan, dan pemeriksaan kapal berjalan dengan acuan yang lebih jelas.

Bagi Indonesia, penyelarasan aturan dengan perkembangan internasional dapat membantu industri memahami tuntutan teknis yang semakin beragam. Namun, penerapannya tetap perlu mempertimbangkan karakteristik armada nasional, kesiapan galangan, kemampuan penyedia jasa, serta kompetensi sumber daya manusia.

Kolaborasi dengan akademisi dan pelaku industri juga penting untuk memastikan pembaruan regulasi didukung pengetahuan teknis dan pengalaman operasional. Kunjungan ke fasilitas penelitian ITS dalam rangkaian kegiatan BKI menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan pembahasan regulasi dengan perkembangan riset dan penerapan teknologi.

Pada akhirnya, keberhasilan pembaruan aturan tidak diukur dari banyaknya ketentuan baru yang diterbitkan. Hal yang lebih penting adalah apakah aturan tersebut mampu memberikan standar keselamatan yang jelas, konsisten, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Inti persoalannya, industri maritim Indonesia perlu memiliki regulasi klasifikasi yang terus berkembang agar inovasi kapal tidak berjalan lebih cepat daripada standar keselamatannya. Melalui pembaruan Rules BKI, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, dan daya saing industri dapat diperkuat secara bersamaan. 

Dengan demikian, regulasi bukan sekadar kewajiban teknis, melainkan salah satu fondasi agar industri maritim nasional mampu mengikuti perubahan dan bersaing di pasar internasional. (udn)