Menteri Koordinator Bidang Pangan Salurkan Bantuan Pangan di Malang

Malang, tvonenews.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat Desa Krebet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Selasa (10/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli Hasan, menjelaskan pemerintah menyiapkan bantuan beras untuk periode Oktober hingga Desember 2026.

Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh alokasi 10 kilogram beras setiap bulan. Dengan demikian, setiap keluarga menerima total 30 kilogram selama tiga bulan.

“Bantuan untuk bulan Oktober 10 kilogram, November 10 kilogram, dan Desember 10 kilogram, jadi totalnya 30 kilogram,” kata Zulkifli Hasan.

Ia menjelaskan, pemerintah menyasar masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4. Jumlah penerima mencapai 33,2 juta kepala keluarga dengan total alokasi nasional sekitar satu juta ton.

Selain bantuan pangan, pemerintah mengalokasikan satu miliar kilogram atau satu juta ton beras SPHP.

Pemerintah menetapkan harga beras SPHP Rp12.500 per kilogram di Jawa. Sementara itu, harga di luar Jawa mencapai Rp13.100 per kilogram.

Zulhas menyebut, harga beras di pasaran masih berkisar Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Karena itu, pemerintah mengandalkan SPHP untuk menekan harga dan meringankan beban masyarakat.

“Ini untuk meredam dan melegakan beban ibu-ibu serta rakyat Indonesia agar yang merasa berat akibat harga beras naik, bisa membeli beras SPHP dari Bulog sebanyak satu juta ton tersebut,” ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan 380.000 ton beras untuk kebutuhan bahan baku industri pangan. Pemerintah melelang beras tersebut dengan harga Rp11.000 per kilogram bagi pelaku UMKM tepung, kue dan bihun.

Pemerintah juga melelang 100.000 hingga 150.000 ton jagung seharga Rp5.500 per kilogram. Komoditas tersebut menyasar kebutuhan pakan ayam petelur dan ayam penggemukan.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho, memastikan Bulog segera mendistribusikan bantuan kepada penerima manfaat.

Langgeng menjelaskan, jumlah penerima tahun ini masih menunggu data terbaru dari Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik.

“Tahun kemarin ada lima juta PBP, namun saat ini jumlahnya belum tentu sama, karena pasti ada baru dari Bapanas atau Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik,” kata Langgeng.