news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Puluhan Buruh Geruduk Kantor Pemkab Jombang, Tuntut Kenaikan UMK 2027 Minimal 10 Persen.
Sumber :
  • tvOne - rohmadi

Demo Buruh di Jombang, Tuntut UMK 2027 Naik Minimal 10 Persen

Puluhan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, Senin (16/11/2026).
Senin, 16 November 2026 - 14:29 WIB
Reporter:
Editor :

Jombang, tvOnenews.com – Puluhan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, Senin (16/11/2026).

Mereka mendesak pemerintah memberikan kepastian regulasi penetapan upah tahun 2027 sekaligus memperjuangkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang dinilai masih belum mencukupi kebutuhan hidup pekerja.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan buruh. Salah satu tuntutan utama adalah kenaikan upah minimal 10 persen dari UMK Jombang saat ini yang berada di angka Rp3,3 juta.

Para buruh menilai besaran upah tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidup layak, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, mereka meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi riil pekerja dalam menentukan besaran upah tahun mendatang.

Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa juga menyoroti belum adanya kejelasan regulasi yang menjadi dasar penetapan kenaikan upah 2027.

Selain persoalan upah, para buruh mendesak pemerintah menindak tegas perusahaan, khususnya perusahaan penyedia tenaga kerja atau outsourcing, yang diduga menerapkan jam kerja hingga 12 jam sehari.

Praktik tersebut dinilai merugikan pekerja dan berpotensi menjadi bentuk eksploitasi, terutama terhadap buruh perempuan. Mereka juga mempertanyakan keberadaan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara perusahaan dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang terkait praktik ketenagakerjaan tersebut.

Koordinator lapangan aksi, Hadi Purnomo, mengatakan terdapat tiga tuntutan utama yang disuarakan dalam demonstrasi tersebut. Pertama, meminta kejelasan regulasi mengenai penetapan kenaikan upah tahun 2027.

Kedua, mendesak pemerintah menindak perusahaan yang mempekerjakan karyawan hingga 12 jam sehari. Ketiga, memperjuangkan upah yang benar-benar memenuhi kebutuhan hidup layak.

"Hari ini aksi membawa tiga tuntutan. Yang pertama, tolong berikan kejelasan bagi ibu-ibu rumah tangga terkait kenaikan upah di tahun 2027. Karena sampai saat ini belum ada regulasi atau aturan yang jelas mengenai penetapan upah," ujar Hadi di sela-sela aksi demonstrasi kepada awak media, Senin (16/11).

Ia juga menyoroti praktik jam kerja 12 jam yang menurutnya harus menjadi perhatian serius pemerintah dan instansi terkait.

"12 jam kerja itu bagi kami adalah suatu eksploitasi bagi manusia, terutama buruh perempuan. Kami ingin tahu MoU-nya di Dinas Ketenagakerjaan, karena mereka adalah dinas tenaga kerja yang seyogianya mengetahui persoalan tersebut," tegasnya.

Berita Terkait

1
2 Selanjutnya

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral