news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Kasus Korupsi KBS Belum Usai, Kejati Jatim Kembali Tahan Empat Tersangka Atas Kerugian Kas KBS Rp3,27 Miliar.
Sumber :
  • Syamsul Huda

Rugikan Negara Rp3,27 Miliar, Kejati Jatim Kembali Tahan 4 Tersangka Korupsi KBS

Kejati Jawa Timur pada Kamis (19/11) malam kembali menahan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025-2026.
Jumat, 20 November 2026 - 12:07 WIB
Reporter:
Editor :

Surabaya, tvOnenews.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) Kamis (19/11) malam, kembali menahan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025-2026.

Keempat tersangka terdiri dari Moch Nahroni (MN) selaku Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, Nurika Widyasanti (NW) selaku Direktur Operasional dan Umum, Eliya Emi Suprapto (EES) selaku anggota Badan Pengawas PDTS KBS, serta Muhammad Ma'ruf Syah (MM) yang merupakan advokat dari Kantor Hukum Ma'ruf Syah and Partner.

Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak Kamis (19/11). Mereka kemudian langsung ditahan di Cabang Rutan Kejati Jatim selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026.

Aspidsus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan, perkara tersebut bermula pada Februari 2025 ketika jajaran direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS dipanggil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak untuk diperiksa terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

“Nurika dan Nahroni kemudian menghubungi Eliya untuk dicarikan pengacara yang bisa membantu menutup permasalahan itu, sampai kemudian diperkenalkan dengan Ma’ruf,” ujar Punia dalam konferensi pers di Kejati Jatim, Kamis (19/11).

Menurut Punia, setelah diperkenalkan dengan kedua direksi tersebut, Ma'ruf selaku pemgacara yang ditunjuk, diduga meminta lawyer fee Rp100 juta serta dana sebesar Rp500 juta yang disebut untuk mengupayakan penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak.

Dana tersebut kemudian dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan direksi. Kepala Departemen Keuangan KBS diperintahkan mencairkan uang tersebut, sebelum kemudian diserahkan oleh Eliya kepada Ma'ruf.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan Kejati Jatim, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Tak berhenti di situ, dalam pemeriksaan tersebut, Ma'ruf selaku kuasa hukum, kembali diduga meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana sebesar Rp995 juta untuk menutup perkara di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Permintaan itu kembali disetujui oleh Nurika dan Nahroni.

Permintaan dana kemudian terus bertambah hingga total uang kas PDTS KBS yang dikeluarkan untuk kepentingan tersebut mencapai sekitar Rp2,41 miliar.

“Namun uang tersebut tak satupun penyidik Kejati Jatim yang menerimanya, pemeriksaan PDTS KBS tetap berlanjut,” kata Punia.

Penyidik menduga para tersangka kemudian berupaya membuat pengeluaran tersebut seolah-olah merupakan transaksi yang sah. Caranya dengan menyusun dokumen kerja sama jasa hukum, review SOP KBS, Perjanjian Kerja Sama (PKS) fiktif, hingga kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan perkara.

“Dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah uang tersebut merupakan kegiatan yang sah,” ungkap Punia.

Selain dana Rp2,41 miliar yang diduga digunakan untuk kepentingan pengurusan perkara, penyidik juga menemukan pengeluaran lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pengeluaran tersebut antara lain berkaitan dengan operasional BBM, pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta honorarium.

Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 11 November 2026, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama periode 2025-2026 mencapai Rp3.270.559.452.

Kejati Jatim masih mendalami perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang menerima aliran dana maupun keterlibatan pihak lain dalam pengeluaran kas PDTS KBS.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan subsidair Pasal 604 KUHP. (sha/far)

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral